Menpera Dorong Pemda Selesaikan Perda Tata Ruang Untuk Menjamin Ketersediaan Lahan

0
Foto: kemenpera

KonsPro (14/02) JAKARTA – KEMENTERIAN  Perumahan Rakyat (Kemenpera) melalui Deputi Pengembangan Kawasan menyelenggarakan Konsultasi Regional Wilayah Barat Program Pengembangan Kawasan Tahun Anggaran 2011  dari tanggal 10 s/d 12 Februari di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.  Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Suharso Monoarfa, dalam pidato pengarahannya pada hari Jumat, (11/2) mengatakan bahwa terkait dengan rumah, pemerintah daerah  perlu untuk melakukan intervensi kebijakan yang pada dasarnya berupa Perda Tata Ruang. Oleh karena itu, Menpera mendorong pemda untuk segera menyelesaikan Perda Tata Ruang dengan cara menguasai lahan. “Saya mendorong pemerintah daerah untuk mencadangkan dan menyediakan tanah untuk perumahan”, ujar Menpera.

Lebih jauh lagi Menpera mengatakan dengan adanya perda tata ruang diharapkan  sudah ada rencana rinci pembangunan kota/kabupaten.  “Jadi,  zonasi yang ada atau yang akan diadakan sedemikian rupa di masing-masing daerah  sudah bisa dibentuk dan diperlihatkan bahkan disosialisasikan kepada publik bukan kemudian ruang-ruang  itu menjadi sesuatu yang elitis, eksklusif  yang pada akhirnya akan mengundang spekulasi dan disinilah pentingnya intervensi kebijakan daerah”, terang Menpera.

Setelah penetapan tata ruang yang diharapkan adalah bagaimana perumahan dan kawasan permukiman itu menjadi core atau inti dari pengembangan/pembangunan  daerah dalam perspektif tata ruang. “Karena kalau kita bisa meletakkan itu sebagai core dari pengembangan tata ruang di setiap daerah yang akan terjadi kemudian adalah kita bisa melihat konsentrasi-konsentrasi publik, konsentrasi-konsentrasi komunitas dan dengan sendirinya daerah akan mudah menghitung purchasing power atau daya beli masyarakat, dengan demikian pemda bisa mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dalam rangka meningkatkan PAD dan sekaligus memberikan pelayanan publik yang baik”, ujar Menpera.

Sementara terkait dengan penguasaan lahan, Suharso Monoarfa juga mengingatkan pemda akan manfaat dan keuntungan yang bisa diperoleh dari penguasaan lahan tersebut. “Dengan adanya  tanah  yang dimasukan  menjadi aset dan tercatat  di dalam neraca daerah,  maka daerah bisa menguangkan kekayaan itu dengan cara menerbitkan obligasi daerah yang diatur oleh  peraturan menteri keuangan  dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah”, tutur Menpera.

Dengan menerbitkan obligasi daerah itu maka pemda akan mudah meletakkan setiap  implementasi  dari rencanan tata ruang dengan baik tidak kemudian dibelok-belokkan karena  tidak mampu membayar tanah, tidak mampu menguasai tanah. Sebab seringkali di dalam rangka pembangunan infrastruktur, hal yang menjadi persoalan bagi pemda adalah mengenai cost atau biaya untuk pembebasan lahan. Bukan  hanya uang yang diperlukan terutama untuk daerah yang sudah padat, kaya dan besar tetapi juga waktu yang begitu panjang untuk menyelesaikannya. Menpera juga menyarankan daerah yang seakan-akan daerahnya  masih lengang dan terbuka, untuk menghitung rasio rencana build up area di tata ruang. “Pasti menurut saya tidak sebagaimana yang  anda bayangkan, meskipun begitu luas. Jadi, kita mulai dengan perda tata ruang, jelas Menpera.

Hadir dalam kegiatan yang dimaksud Assisten Ekonomi Pembangunan Prov. Kepri, Kadis PU Prov. Kepri, Sekretaris Bappeda Prov. Kepri, Kadis Tata Kota Kota Batam, Ketua BP Batam,  peserta dari 14 (empat belas) Pemerintah Provinsi, 131 (seratus tiga puluh satu) Pemerintah Kota/Kabupaten dan Asosiasi Pelaku Pembangunan Perumahan dan Instansi terkait lainnya serta Pejabat eselon satu Kementerian Perumahan Rakyat berserta jajarannya. (Ristyan)