Menpera : Baru 18 Pemda Yang Miliki Perda Tata Ruang

0
Foto: Humas Kemenpera

KonsPro (23/03) JAKARTA – MENTERI  Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa menyatakan, hingga saat ini baru sekitar 18 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia yang baru memiliki Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang. Untuk itu, Menpera tidak akan bosan mendorong Pemda untuk segera memiliki Perda Tata Ruang di daerahnya masing-masing sehingga ada kepastian mengenai lahan-lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan bagi masyarakat.

“Baru 18 Pemda yakni 14 kabupaten dan 4 kota yang sudah memiliki Perda Tata Ruang. Sedangkan provinsinya baru 3 daerah. Dari 3 provinsi itupun belum semua kabupaten / kota sudah memiliki Perda itu (tata ruang-red),” ujar Suharso Monoarfa saat membuka Seminar Nasional bertemakan Mendorong Peran Daerah Dalam Pembangunan Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Rabu (23/3).

Menurut Suharso Monoarfa, sejak disahkannya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang seharusnya setelah 2 tahun seluruh Kabupaten/ Kota sudah memiliki Perda Tata Ruang. Sedangkan pada tahun 2010 Perda tata ruang sudah dimiliki oleh semua provinsi di Indonesia.

Apabila hal ini terus menerus dibiarkan, kata Suharso Monoarfa, tentunya akan mempengaruhi program pembangunan perumahan di daerah. Untuk itu, dirinya mengajak kepala daerah yang ingin mengembangkan daerahnya ke depan untuk segera membuat Perda ini. “Apabila ini dibiarkan tentu akan ada keadaan darurat tata ruang di Indonesia. Padahal adanya Perda ini bisa menjadi dasar untuk pengembangan daerah ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Suharso Monoarfa menambahkan, sebenarnya masalah penyediaan perumahan bagi masyarakat kini telah menjadi urusan Pemda. Namun demikian, hingga kini masih banyak daerah yang belum memberikan tanggapan positif terkait program ini. Alasannya, kata Suharso, banyak faktor yang menyebabkan seperti masalah fiskal daerah yang tidak mencukupi maupun karena memang tidak ada perhatian khusus sehingga masalah program perumahan menjadi urusan nomor kesekian. “Kami telah menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan sebesar Rp 150 Milyar untuk 62 kabupaten/ kota di Indonesia. Hal itu tentunya bisa dimanfaatkan oleh Pemda untuk segera menyelesaikan perda tata ruangnya,” katanya.

Selain itu, ungkap Suharso Monoarfa, banyak Pemda yang menyerahkan masalah perumahan kepada mekanisme pasar. Mereka juga beranggapan bahwa penduduknya akan berusaha sendiri untuk mengupayakan rumahnya masing-masing. Pemda juga melihat perumahan sebagai sumber PAD sehingga proses perijinannya memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan data yang dimiliki biaya proses perijinan mencapai 18 persen dari rumah yang dibangun. “Di DKI Jakarta saja proses perijinan bisa memakan waktu 24 bulan atau 2 tahun. Tentu hal itu tidak efektif dan membutuhkan waktu yang cukup lama,” terangnya.

Selain membuat Perda tata Ruang, imbuh Suharso Monoarfa, Pemda setidaknya harus mensiasati perkembangan daerahnya dengan membentuk bank tanah atau membeli lahan yang harganya relatif masih murah. Dengan demikian, dalam proses pembangunan infrastruktur ke depan masalah penyediaan lahan tidak akan menimbulkan masalah.

“Kepala daerah juga harus mengetahui secara pasti berapa angka kebutuhan rumah penduduknya. Jangan hanya tahu berapa luas daerah dan jumlah penduduknya,” tandasnya. (Ristyan)