Menanti Peraturan Menteri Penyediaan Tenaga Listrik Rumah Susun

0

KonsPro (3/10/2015), JAKARTA – KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara proaktif mencari masukan sebagai bahan penyusunan Peraturan Menteri ESDM yang mengatur penyediaan tenaga listrik untuk rumah susun dan usaha penyediaan tenaga listrik rumah susun.

Belum adanya aturan jelas yang mengatur tarif listrik di rumah susun menjadi salah satu biang masalah kurang harmonisnya hubungan pengurus PPPSRS (Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun)/badan pengelola dengan pemilik/penghuni rumah susun. Pemilik/ penghuni rumah susun menuding PPPSRS melalui badan pengelola melakukan praktek jual beli listrik dengan tarif yang tinggi. Mereka menuntut agar tarif listrik yang dikenakan sama dengan tarif listrik yang dikeluarkan PLN (Perusahaan Listrik Negara).

Namun banyak pemilik/penghuni tidak tahu, bahwa selama ini  PLN menyalurkan listrik hanya sampai gardu luar rumah susun saja. PLN tidak bersedia memasang meteran dan melakukan penagihan ke unit apartemen satu per satu. Sehingga mau tidak mau pengelola rumah susun yang harus melakukan pekerjaan tersebut.

Sebenarnya selama ini pengelola rumah susun hanya melakukan distribusi listrik ke masing-masing unit. Jadi tidak benar kalau pengelola dituduh memper-jualbelikan listrik dari PLN. Hal ini dikatakan oleh Hendra Rahardja Ketua Komite Budget Inner City Management (ICM), beberapa waktu lalu.

Menurut Hendra, pengelola sangat memahami, bahwa untuk memperjualbelikan listrik itu harus memiliki izin dari pemerintah. Jika tidak memiliki izin, maka pengelola dapat dikenakan sanksi pidana.

Adanya selisih tarif dari PLN dengan tarif yang dikenakan oleh badan pengelola, jelas Hendra, disebabkan  beban pengelolaan harus melakukan pemeliharaan terhadap gardu, instalasi, penerangan di area-area bersama, termasuk menyediakan genset dan solar jika terjadi pemadaman aliran listrik.

Pengelola rumah susun membeli listrik dari PLN dalam bentuk curah, kemudian listrik tersebut disalurkan (didistribusikan) ke masing-masing unit. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, yang menyebutkan PLN menyalurkan listrik ke gedung apartemen, perkantoran, mall, hotel dan sebagainya dalam bentuk curah atau gelondongan.

“Pemerintah sendiri tidak mengatur besaran tarif yang disalurkan pihak pengelola ke pelanggannya. Pengelola membayar listrik ke PLN setiap bulan dalam bentuk gelondongan,” ujar Hendra.

Peraturan Menteri

Permasalahan tarif listrik ini  kerap menjadi biang kegaduhan, terutama di rumah susun hunian (apartemen), dan tidak jarang sampai ke ranah hukum. Sudah banyak pengelola gedung dilaporkan ke polisi sampai masuk ke pengadilan dengan tuduhan penggelembungan tarif listrik atau menjual listrik.

Menanggapi masalah tersebut, sejak 7 bulan lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  melakukan indentifikasi masalah polemik tarif listrik di rumah susun. Kementerian ini beberapa kali mengundang para pengelola gedung dan stakeholders lainnya untuk memberi masukan sebagai bahan penyusunan Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang mengatur penyediaan tenaga listrik untuk rumah susun dan usaha penyediaan tenaga listrik di rumah susun.

Salah satu pihak yang diundang adalah ICM. Hendra menjelaskan, pada pertemuan-pertemuan itu, Kementerian ESDM meminta input bagaimana sistem penerapan tarif listrik, pendistribusian dan penagihan yang dilakukan ICM.

“Pada prinsipnya, seperti dijelaskan pejabat Kementerian ESDM, selama pendistribusian atau pembayaran tarif listrik tidak melebihi atau mengambil keuntungan dari tarif yang ditetapkan PLN, maka pengelola tidak dianggap menjual,” tutur Hendra.

Namun Hendra mengingatkan, bisa saja dalam penagihan tarif listrik terjadi kelebihan, karena ada fasilitas bersama seperti genset, operasional lift, dan penerang area publik yang dibebankan kepada penghuni/tenant secara proporsional. Kalaupun ada kelebihan atau kalau itu dikategorikan sebagai keuntungan, toh pada akhirnya akan dimasukkan ke kas PPPSRS, dan dimanfaatkan untuk peningkatan kualitas gedung dan pelayanan.

Tetapi kalau kurang (defisit), ujung-ujungnya akan dibebankan ke IPL (iuran pengelolaan lingkungan). Artinya IPL harus dinaikkan, karena umumnya pengelolaan tarif listrik di apartemen ini tekor.

Jadi semacam memindahkan masa-lah saja. Ini juga harus menjadi pertim-bangan Kementerian ESDM dalam menyusun Permen. Jadi solusinya, kata Hendra,  sebaiknya masing-masing apartemen diperbolehkan  menentukan sendiri berapa tarif listrik yang ditetapkan sesuai kebutuhannya masing-masing,” tegas Hendra. (Rifat)