Membedah RUU Perkim: RUU Perkim Harus Atur Upaya Pemenuhan Perumahan

0

KonsPro (25/10) – ANGGOTA Panja RUU Perumahan dan Permukiman (Perkim) DPR, Abdul Hakim, menegaskan, RUU Perkim harus berisi upaya-upaya dan kebijakan pemerintah untuk “merumahkan” atau menjamin terpenuhinya kebutuhan perumahan.

Di Gedung DPR Jakarta, akhir pekan lalu, Hakim mengatakan, RUU Perkim yang saat ini sedang digodok Panja DPR bersama pemerintah belum mengatur secara komprehensif upaya pemerintah dalam menjamin terpenuhi kebutuhan perumahan.

Hal itu, katanya, terlihat pada penetapan definisi perumahan dalam Ketentuan Umum RUU tersebut. “Dalam ketentuan umum RUU Perkim, perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman perkotaan ataupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Padahal, katanya, terminologi perumahan juga berarti upaya untuk merumahkan atau menjamin terpenuhinya kebutuhan perumahan. Kalau ruh RUU ini tetap dipaksakan pada perumahan sebagai kumpulan rumah, lalu dimana upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi warganya,” katanya.

Karena itu, politisi PKS itu menambahkan, subtansi RUU Perkim harus mencerminkan sebagai proses upaya panjang dari suatu bangsa untuk merumahkan seluruh warga masyarakatnya secara layak sebagaimana diamanatkan pasal 28H UUD 1945.

“Urusan perumahan tidak selalu berarti rumah-rumah, tapi juga bisa upaya pemenuhan hak dasar warga masyarakat akan rumah yang layak sekaligus sebagai pelaksanaan amanat Konstitusi UUD 1945 pasal 28 H. Karena itu, didalam implementasinya, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan urusan perumahan rakyat dengan tujuan untuk merumahkan seluruh rakyat secara layak. Dan ini yang belum terakomodir secara jelas dalam RUU Perkim,” katanya.

Sebelumnya, sejak akhir pekan lalu, Panja RUU Perkim bersama pemerintah yang diwakili Kementerian Perumahan Rakyat telah melakukan pembahasan Daftar Invetarisasi Masalah (DIM) atas RUU Perkim. Pembahasan DIM ini diperkirakan selesai pada pertengahan bulan Oktober.

Panja RUU Perkim dan pemerintah kini tengah menggodok ratusan DIM yang membutuhkan penyempurnaan redaksional (255 DIM), penyempuranaan redaksional (26 DIM) dan penmabahan subtansi baru (32 DIM). Pembahasan RUU ini sendiri berlangsung alot, khususnya saat membahas pasal 1 tentang Ketentuan Umum. (Sumber: Antara)