Masih Banyak Lahan KBT yang Belum DibebaskanMasih Banyak Lahan KBT yang Belum Dibebaskan

0
Dok. beritajakarta.com

KonsPro (30/8), JAKARTA – PEMBEBASAN lahan untuk Kanal Banjir Timur (KBT) belum sepenuhnya bisa direalisasikan untuk saat ini. Meski proyek itu telah mampu tembus ke laut sejak tahun 2009, namun masih menyisakan sejumlah lahan yang belum bisa dibebaskan karena terbentur belum diperpanjangnya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang penguasaan lahan. Pergub itu sendiri sudah kadaluarsa atau belum diperpanjang sejak tahun 2010 lalu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta, Ery Basworo mengatakan, saat ini masih banyak lahan yang belum bisa diganti rugi, terutama untuk trase kering sebanyak 31 bidang seluas 19.107 meter persegi. Lahan tersebut tersebar di Pondokkkopi dan Malakasari, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, sebanyak 26 bidang dengan luas 5.247 meter persegi.

Kemudian di Jakarta Utara ada lima bidang seluas 13.860 meter persegi di Kelurahan Marunda, Cilincing. Sebenarnya seluruh lahan tersebut sudah siap diberikan ganti rugi, namun masih terbentur oleh prosedur pembayaran.

“Lahan-lahan itu sudah siap dibebaskan, terutama yang masuk dalam proses konsinyasi. Sesuai arahan dari Biro Hukum, lahan yang dikonsinyasi itu uangnya dititipkan ke pengadilan negeri setempat. Kami tidak dapat memberikan ganti rugi karena Pergub penguasaan lahan belum diperpanjang. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan unit terkait agar perpanjangan Pergub itu segera dilakukan sehingga pembayaran ganti rugi dapat terealisir,” kata Ery Basworo, Rabu (29/8).

Disebutkan, di wilayah Jakarta Timur, uang yang dititipkan ke pengadilan negeri setempat untuk konsinyasi sebesar Rp 6,198 miliar. Sedangkan yang dititipkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara senilai Rp 7,442 miliar.

Ketua Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jakarta Timur, Husein Murad mengatakan, total lahan KBT yang belum dibebaskan itu sebanyak 182 bidang dengan luas 36 ribu meter persegi. Dari jumlah tersebut, baru 26 bidang seluas 5.247 meter persegi yang sudah lengkap berkasnya dan siap dibayar. Selebihnya, berkas belum lengkap dan masih dilakukan penelitian.

“Di wilayah kami memang sudah ada 26 bidang seluas 5.247 meter persegi yang siap dibayarkan karena berkasnya sudah lengkap. Kami masih menunggu langkah berikut dari pemegang anggaran dalam hal ini Dinas PU DKI Jakarta,” katanya.

Ia menyebutkan, untuk pembebasan lahan sebanyak 182 bidang dengan luas 36 ribu meter persegi, telah disiapkan anggaran sebesar Rp 67 miliar. Namun ia yakin kalau anggaran tersebut tak akan mencukupi, mengingat lahan yang ada itu sudah banyak bangunan dan pohon yang berdiri di atasnya. Sehingga butuh biaya lebih besar lagi karena pohon dan bangunan yang terkena pembebasan itu juga harus diganti rugi. (beritajakarta.com)