Listrik Dan Air Apartemen Dimatikan

0
Ilustrasi

KONSPRO – ANDA  punya masalah hukum di bidang properti? Kirimkan pertanyaan Anda di email konsumenproperti.com@gmail.com. Sertakan alamat, dan indentitas yang jelas, kami akan segera menjawab pertanyaan Anda.

Pertanyaan:

SAYA membeli 1 unit apartemen di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan developer yang bersangkutan, kami sekeluarga ingin menempatinya. Namun alangkah terkejutnya setelah mengetahui bahwa unit apartemen itu tidak mempunyai listrik dan air (dimatikan oleh pengelola gedung).

Setelah saya tanyakan ke property management (pengelola), diketahui bahwa terhadap unit apartemen tersebut, developer tidak membayar service charge, sehingga Perhimpunan Penghuni (PP) yang telah terbentuk mematikan listrik dan air sesuai aturan yang ada. Dan katanya, nama saya tidak terdaftar dalam penghuni apartemen tersebut. Saya bingung ke mana saya harus mengurusnya dan apa yang harus saya perbuat.

Tan Jie Hoek, Jakarta Pusat

Baca juga: Cara Hitung Denda Keterlambatan Developer

Jawaban:

PERLU Bapak Tan ketahui, bahwa di dalam pengaturan/pengelolaan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, ditambah dengan beberapa peraturan Daerah DKI Jakarta termasuk Instruksi Gubernur DKI Jakarta yang intinya antara lain:

  1. Terhadap pengelolaan dan pengaturan satu apartemen harus ada PP yang bertanggung jawab. Hal ini ditetapkan, karena menyangkut kepentingan bersama (benda dan bagian bersama).
  2. Dalam pengelolaan dan pengaturan apartemen tentunya ada biaya yang biasa disebut service charge yang wajib dibayar oleh seluruh pemilik/penghuni apartemen.
  3. Ada tata tertib dan sanksi diatur dalam AD/ART PP.

Berkaitan dengan masalah yang Anda hadapi, kami jelaskan adalah wajar jika PP memerintahkan pengelola untuk mematikan aliran  listrik dan air di unit apartemen tersebut, karena dianggap tidak melaksanakan kewajibannya membayar service charge.

Adapun PPJB yang telah Anda tanda tangani, itu merupakan urusan internal Anda dengan developer sebagai penjual. Lagi pula di dalam Peraturan Perundangan dan AD/ART PP dipastikan terdapat aturan bahwa jika pemilik ingin mengalihkan/menyewakan unit apartemen, maka ia wajib melapor kepada PP.

Sehingga wajar jika nama Anda tidak terdaftar sebagi penghuni, karena developer tidak melaporkan. Dan perlu Anda ketahui, bahkan sejak PP terbentuk developer, tidak berhak lagi mengurusi apartemen tersebut.

Baca juga: Developer Jual Rumah Dalam Status Agunan

Sementara yang dapat Anda lakukan adalah membicarakan tentang service charge tersebut kepada developer sebagai penjual untuk melunasinya atau memotong dari uang pembelian Anda. Selanjutnya, menegoisasikan dengan PP bahwa sejak dihuni service charge adalah tanggungan Anda, sedang sebelum dihuni atau sebelum penandatangan PPJB adalah tanggung jawab developer. Semoga PP mau mengerti dan menyalakan kembali aliran listrik dan air tersebut.