Undang-Undang Rusun Perlu Segera Di-Judicial Review

KonsPro (18/9/2015), JAKARTA - POLEMIK boleh tidaknya rumah susun (rusun) non hunian disertifikasi sudah mendapat-kan solusi setelah Ketua Umum DPP REI (Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia) dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) bertemu dalam sebuah acara Coffee Morning beberapa pekan silam.

 

Dalam pertemuan tersebut, seperti disampaikan oleh Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy, Menpupera menjamin proses sertifikasi dapat berjalan dan menyatakan akan mengambil alih persoalan ini. Surat yang dikirimkan REI ke Kemenpupera, dijawab oleh Dirjen Penyediaan Perumahan, yang menyatakan sertifikasi rusun non hunian tetap bisa dijalankan.

 

“Namun jawaban surat tersebut tidak ditembuskan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Mengetahui masalah tersebut, dalam Coffee Morning Pak Menteri langsung minta dibuatkan surat edaran, dan tembusan ke BPN,” kata Eddy Hussy dalam acara Diskusi Interaktif Musyawarah Nasional (Munas) Ke-1 Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) “Sertifikasi Rusun Non Hunian Dalam Perspektif Undang-Undang No. 20  Tahun 2011,” Rabu, 16 September 2015, di Jakarta.

Kegaduhan proses sertifikasi rusun non hunian ini berawal dari surat Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), tertanggal 30 Desember 2014, perihal: Fungsi Rusun Non Hunian, sebagai jawaban surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta.

Inti surat jawaban tersebut  menyatakan: Terhadap permohonan pertelaan sarusun dalam rangka sertifikasi SHM Sarusun untuk fungsi non hunian, setelah 10 November 2011 tidak dapat dilayani penerbitan SHM Sarusunnya.

Menurut Eddy, surat itu membuat para pengembang resah. Sebab beberapa tahun lalu, ketika bisnis properti menggeliat, banyak pengembang yang membangun rusun non hunian berupa strata office dan strata trade center. Saat ini pembangunan gedung-gedung non hunian ini sudah masuk ke tahap penyelesaian, bahkan ada yang sudah selesai, dan kewajiban pengembang untuk menyelesaikan pembuatan sertifikatnya.

Judicial Review

Menanggapi masalah tersebut, Moh. Sanusi Ketua Komisi D, DPRD DKI Jakarta yang juga menjadi narasumber dalam diskusi itu menyatakan prihatin atas masalah ini. Menurutnya Pemprov DKI Jakarta turut bertanggung jawab, karena telah mengeluarkan izin berupa SIPPT (Surat Izin Penunjuk Penggunaan Tanah).

“Pemprov DKI Jakarta dapat dituduh membohongi pembeli dan pengembang. Mengapa? Karena mulai dari penerbitan SIPPT, Block Plan, IMB, hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF) prosesnya berjalan dengan baik. Tetapi ketika ingin mengurus pertelaan untuk sertifikasi tidak dapat disahkan,” kata Sanusi.

Sanusi mengatakan, pihaknya sudah meminta Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta mengadakan rapat koordinasi dengan dinas dan instansi terkait untuk membentuk Tim Pertelaan. Informasinya pihak Kanwil (Kantor Wilayah) BPN DKI Jakarta telah menyanggupi membantu Tim Pertelaan Pemprov DKI Jakarta.

“Saya katakan kepada Asisten Pembangunan, kumpulkan semua pihak terkait untuk membahas masalah ini, kalau perlu lakukan judicial review.  Solusi jangka pendek itu sudah selesai saat REI bertemu Menpupera. Tetapi untuk jangka panjang, Undang-Unda-ngnya harus dijudicial review,” tegas Sanusi dengan ekspresi gregetan.

Sementara itu, praktisi property management Bambang Setiobudi menyatakan sepakat bila Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 “di-judicialreview-kan. Menurutnya, ada banyak pasal dalam undang-undang itu yang multitafsir, sehingga perlu diuji materi.

“Undang-undang yang multitafsir dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mengambil keuntungan. Urusan yang simple bisa menjadi rumit. Bila ini dibiarkan akhirnya menjadi sesuatu yang tidak produktif, dan menciptakan suasana berusaha yang kurang kondusif,” kata Bambang mengingatkan.

Sertifikasi pengelola

Pada bagian lain, praktisi hukum properti, Erwin Kallo mengusulkan pensertifikasian pengelola. Hal ini dimaksudkan untuk  menghindari terjadinya kesalahan manajemen dan pengelolaan rumah susun.

Menurut Erwin, sebagai pengelola, pengurus PPPSRS harus diberi wawasan, pengetahuan, dan pelatihan teknis pengelolaan, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya  dengan baik. Karena selama ini banyak oknum PPPSRS bekerja tanpa profesionalisme.

“Misalnya, dalam rekrutmen pegawai atau vendor dilakukan tidak transparan. Bahkan tidak sedikit ketua PPPSRS yang memilih saudara-saudaranya untuk bekerja di situ, sehingga rawan terjadi permainan dalam pengelolaan rusun yang merugikan pemilik dan penghuni,” tutur Erwin.

Sebagian besar masalah dalam pengelolaan bangunan bertingkat, terletak dari sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kata Erwin, dibutuhkan pelatihan, pembinaan dan sertifikasi.

Selain perlunya sertifikasi terha-dap pengelola dan PPPSRS, hal ini untuk menjamin kualitas pelayanan, dia mengusulkan, sebelum mendapatkan pengesahan dari Gubernur DKI Jakarta, setiap pengelola dan PPPSRS terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari P3RSI sebagai asosiasi resmi.

"Dengan begitu, P3RSI dapat membantu gubernur melakukan penge-cekan dan verifikasi, sehingga mempermudah kerja pemerintah provinsi," ungkap Erwin. (Reza)

Add comment


Security code
Refresh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial