Lahan Pasar Turi Belum Bersertifikat

0
Dok. surabaya.tribunnews.com

KonsPro (17/10/2014), SURABAYA – LAHAN yang dibangun Pasar Turi Surabaya Baru belum memiliki sertifikat karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga Kamis (16/10/2014) belum mengeluarkan surat bukti pemilikan tanah itu dengan pertimbangan pemerintah kota belum memenuhi sejumlah persyaratan.

Anggota DPRD Kota Surabaya M Machmud di Surabaya, Kamis (16/10/2014), membenarkan sampai sekarang DPRD belum pernah mengeluarkan persetujuan pelepasan tanah Pasar Turi kepada investor.

“Namun, saat itu pemkot nekat melakukan kerja sama dengan  investor tanpa melibatkan dewan. Padahal, ada aturan yang jelas, tanah yang di BOT harus ada persetujuan pelepasan dari dewan,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7/2007 tentang Aset, disebutkan bahwa aset yang dikerjasamakan harus bersertifikat.

Syarat mutlak dari BPN sesuai dengan UU soal pemerintah daerah, kata dia, tanah yang dikerjasamakan antara Pemkot Surabaya dan PT Gala Bumi Perkasa dalam bentuk BOT selama 25 tahun itu bisa keluar sertifikat harus ada persetujuan dari DPRD Kota Surabaya.

Selama ini, menurut dia, dewan belum pernah mengeluarkan persetujuan pelepasan tanah dari Pemkot Surabaya ke PT Gala Bumi Perkasa.

Ia menyebutkan beberapa tahun lalu pemkot pernah mengajukan pelepasan aset tanah Pasar Turi kepada PT Gala Bumi Perkasa. Namun, karena tanah tersebut memang milik PT KAI tentu saja pihaknya tidak mau melakukan pelepasan tanah tersebut.

“Jadi, waktu itu kami tak menyetujui pelepasan tanah Pasar Turi,” kata mantan Ketua DPRD Surabaya periode lalu.

Dengan tidak adanya pelepasan tersebut, kata dia, tentu saja status tanah tersebut tidak jelas. “Pemkot sendiri akhirnya tetap melakukan kerja sama BOT tanpa persetujuan dewan, terutama dalam hal pelepasan tanah. Akhirnya sampai sekarang sertifikat tanah itu tidak keluar,” katanya.

Untuk diketahui belum kelarnya sertifikat Pasar Turi yang terbakar tujuh tahun silam ini terkait dengan pembatalan sertifikat Nomor 2 oleh Mahkamah Agung tahun 2009. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan PT KAI karena sebagian tanah miliknya yang dicaplok Pemkot Surabaya itu dimasukkan dalam sertifikat tersebut.

Maka, dalam sertifikat No. 2 dengan luas tanah 4,3 hektare itu akhirnya dibagi dua. Luas tanah Pasar Turi menjadi 2,7 hektare yang dimiliki Pemkot Surabaya dan sisanya 1,6 hektare adalah tanah milik PT KAI.

Pemkot sendiri mengaku pihaknya sudah mengurus sertifikasi tanah tersebut ke BPN Pusat sejak 2012. Namun, hingga sekarang belum ada kepastian kapan keluarnya.

Meski belum keluar sertifikat, pembangunan Pasar Turi terus jalan dan bahkan hampir tuntas. Berdasarkan perjanjian kerja antara PT GMP dan Pemkot Surabaya, itu sudah bisa dipakai landasan hukum atas pembangunan Pasar Turi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya Maria Theresia Eka Rahayu belum bisa dikonfirmasi wartawan karena ponselnya tidak bisa dihubungi. (surabaya.tribunnews.com)