KPRS BNI Syariah Melaju Kencang

0

KonsPro (1/8) SURABAYA – PERBANKAN  syariah mulai kelimpahan nasabah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank-bank konvensional, paska diterapkannya aturan Bank Indonesia (BI) terkait loan to value sebesar 70 persen atau uang muka cicilan rumah minimal 30 persen.

Direktur Operasional dan Keuangan PT Bank BNI Syariah Junaidi Hisom mengatakan, uang muka cicilan KPR Syariah (KPRS) tidak diatur oleh BI. “Itu sebabnya, pada saat bank konvensional menerapkan aturan uang muka tersebut, pertumbuhan KPRS kami signifikan,” kata Junaidi Hisom di sela Safari Ramadan BNI Syariah di Surabaya, Selasa  (31/7/2012) malam.

Pertumbuhan KPRS secara month-to-month bisa sampai 50 persen. Pemberlakuan aturan LTV 70 persen tersebut, efektif mulai 15 Juni 2012. BNI Syariah secara nasional merealisasikan pembiayaan sampai dengan semester I/2012 sebesar Rp 5,866 triliun atau tumbuh 31 persen secara year to date dari Desember 2011 sebesar Rp 4,493 triliun. “Porsi KPRS sekitar 60 persennya,” imbuhnya.

Namun, kata Junaidi, BI cukup adil hanya memberlakukan aturan tersebut terhadap bank-bank konvensional. “Gadai syariah kami sudah diatur, dan itu penurunan demand-nya cukup signifikan. Kalau KPRS ini tidak diatur, pertumbuhan pembiayaan konsumtif diyakini bisa lebih baik,” yakinnya.

Pemimpin BNI Syariah Surabaya A Pitra Ardiati menambahkan, jika bulan-bulan biasa penyaluran KPRS setiap bulannya hanya Rp 8 miliar maka selama 15 Juni–15 Juli bisa tembus Rp 12 miliar.

”Pricingnya kompetitif antara 6–8 persen flat per tahun dengan tenor maksimal 15 tahun, kalau untuk pengembang yang punya perjanjian kerjasama dengan kami maka uang muka cicilan nasabah bisa 10 persen. Kalau di luar itu minimal 20 persen,” jelasnya.

Saat ini, ada 25 pengembang yang bekerjasama dengan BNI Syariah, tersebar di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Krian, Mojokerto. Untuk wilayah Malang kerjasama dengan 20 pengembang, Kediri juga 20 pengembang. (SuryaOnline)