KPA: RUU Pengadaan Tanah Ancam Warga Miskin

0
2
Ilustrasi: 4.bp.blogspot.com

KonsPro (21/4) BANTEN – SEKERTARSI Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Idham Arsyad menilai, Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah yang kini dibahas Dewan Perwakilan Rakyat mengancam warga miskin karena mereka akan sulit untuk memiliki lahan pertanian.

Dalam RUU tersebut dapat melegalkan perampasan hak atas tanah masyarakat demi kepentingan pengusaha dan pemerintah. “Saya kira bila RUU itu disahkan DPR tentu warga miskin akan sulit memiliki lahan,” kata Idham saat Seminar Sehari dengan Tema Pelaksanaan Pembaharuan Agraria untuk Penanggulangan Kemiskinan di Aula Multatuli, Rangkasbitung, Rabu.

Menurut dia, RUU Tentang Pengadaan Tanah tersebut bisa menimbulkan masalah dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin.  Selain itu juga tidak akan memberikan solusi terbaik tentang kepemilikan lahan. Sebab hak atas tanah akan dikuasai oleh kaum elite dan pemerintah.

“Saya kira solusi yang tepat menyelesaikan masalah pengadan tanah yakni pemerintah dituntut serius melakukan `reforma agrarian`,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, berdasarkan Ketetapan MPR IX/2001 Pasal 2, `reforma agrarian` atau `agrarian reform` adalah suatu proses yang berkesinambungan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya agrarian.

“Saat ini lahan pertanian dimiliki oleh orang-orang yang berduit. Sedangkan, masyarakat miskin hanya menjadi buruh tani dengan penghasilan tidak mencukupi untuk kesejahteraan keluarga,” jelasnya.

Atas dasar itu, lanjut Idham, pihaknya mendesak RUU tersebut dihentikan karena akan menambah kesengsaraan bagi masyarakat miskin.

Staf Ahli Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Reza Fahlevi Bahtiar mengatakan, pemerintah terus melakukan upaya reforma agraria demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menyinggung RUU Pengadaan Tanah yang saat ini pro dan kontra, lanjut dia, merupakan hal biasa dan wajar adanya penolakan maupun keberatan dari masyarakat.  “Kami berharap, RUU tersebut justru bisa mengayomi kepentingan masyarakat kecil,” tuturnya.

Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah mengungkapkan saat ini sebagian besar lahan kepemilikan tanah di Kabupaten Lebak milik pemerintah dan pengusaha.

Sementara lahan milik masyarakat sangat kecil dari luas lahan 340 ribu hektare, diperkirakan sekitar 50,16 persen dan sisanya 49,84 persen dikuasai pemerintah dan pengusaha.  “Jika diakumulasikan setiap kepala keluarga hanya memiliki lahan seluas 0,548 hektare,” tuturnya. (Ant.)