Kontroversi Penerbitan IMB Pulau Reklamasi Terus Berlanjut

0
Anies seakan ingin membuktikan, janjinya dengan melakukan penyegelan. (Dok Tempo.co)

KONSPRO, JAKARTA – Polemik pulau reklamasi di Teluk Jakarta terus berlanjut. Setelah melakukan penyegelan terhadap rumah-rumah dan pertokoan di area pulau reklamasi, beberapa bulan lalu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tanpa diketahui publik mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau tersebut. Kontan saja mencuat pro dan kontra di tengah masyarakat.

Salah satu isu yang getol diserang Anies dalam kampanye, adalah  menghentikan proyek reklamasi karena dia menilai hanya akan dinikmati oleh masyarakat kelas atas. Kemudian setelah terpilih, Anies seakan ingin membuktikan, tepatnya memenuhi janjinya dengan melakukan penyegelan. Sampai di sini Anies pantas dipuji. WOW!

Namun tidak sampai seumur jagung, secara mengejutkan secara diam-diam Anies pun menerbitkan  sekitar 932 bangunan di Pulau. Izin itu terdiri atas 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor yang telah rampung dan 311 bangunan rumah kantor dan rumah tinggal yang belum jadi.

Untuk menjelaskan ke publik seteru Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok dalam Pildaka DKI Jakarta 2017 silam ini berdalih, menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk ratusan bangunan di kawasan Pantai Maju atau Pulau D di proyek reklamasi Teluk Jakarta. Karena pihaknya telah memastikan PT Kapuk Naga Indah, selaku pengembang Pulau D, menyelesaikan kewajiban mereka kepada Pemprov.

Baca juga: Ajuan KPR Ditolak, Booking Fee Hangus

“Pihak yang bangunannya mengalami penyegelan harus diproses secara hukum oleh penyidik kami, lalu dibawa ke pengadilan, hakim kemudian memutuskan denda sesuai dengan Perda yang berlaku,” ujar Anies melalui keterangan tertulisnya, Kamis malam, 13 Juni 2019.

Anies menerangkan, saat ini pengembang sudah merampungkan kewajibannya dan membayar denda seperti yang diputuskan oleh pengadilan. Namun, dia tak merinci besaran denda yang dibayarkan itu. Dengan berdasarkan pemenuhan kewajiban itu, Anies menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D.

Adapun landasan hukum penerbitan IMB itu Anies menerangkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 Pasal 18 ayat 3. Peraturan itu berisi kawasan yang belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maka Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan mendirikan bangunan gedung pada daerah tersebut untuk jangka waktu sementara.

Peraturan Pemerintah itu lalu menjadi landasan munculnya Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Dalam Pergub itu disebutkan 35 persen areal reklamasi hak penggunanya ada di pihak swasta.

“Jadi suka atau tidak suka atas isi Pergub 206 tahun 2016, itu adalah fakta hukum yang berlaku dan mengikat,” ujar Anies.

Penerbitan IMB tanpa Perda, membuat DKI kehilangan potensi pendapatan hingga Rp100 triliun. (Dok. Antara)

Ditentang

Kebijakan inipun langsung ditentang berbagai kalangan, salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta BTP. Menurut Ahok, penerbitan IMB tanpa Perda, membuat DKI kehilangan potensi pendapatan hingga Rp100 triliun. Uang ini didapatkan dari kontribusi tambahan yang saat itu diajukan Ahok sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari pengembang.

BTP mengatakan, jika Pergub-nya bisa terbitkan IMB reklamasi sudah lama dia terbitkan IMB. Pergub yang dimaksud adalah Pergub nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, Pulau D, dan Pulau E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Selain BTP, sejumlah aktivis dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) memprotes kebijakan itu dengan berjalan mundur menuju Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).

Mereka meneriakkan kata-kata “Maju pantainya sengsara warganya”, “Maju pulaunya mundur warganya”. Mereka memprotes kebijakan Anies yang dinilainya kemunduran dalam pemenuhan janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi. Pengunjukrasa menilai janji Anies Baswedan menolak dan menghentikan reklamasi sebagai janji palsu.

Di pihaknya Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mempertanyakan dasar penerbitan IMB.  Wahli heran mengapa Anies menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau Reklamasi yang dijadikan Anies Baswedan sebagai dasar penerbitan IMB.

“Sebab, bangunan-bangunan di atas pulau reklamasi sudah berdiri sebelum pergub itu terbit, dimana judul pergub adalah Panduan Rancang Kota. Bagaimana aturan memandu rancang kota diterbitkan, tetapi di lapangan sudah berjalan. Pemerintah lah yang sedang dipandu praktik bisnis,” kata Direktur Eksekutif  Walhi, Tubagus Soleh Ahmadi, akhir Juni 2019.

Baca juga: Pemprov Kaltim Terus Berkoordinasi Bahas Pemindahan Ibu Kota

Selain itu, Tubagus menyebut Jakarta akan mengalami krisis ekologi bila proyek reklamasi dilanjutkan. Tak hanya itu, lahan terbuka hijau pun akan terkikis. Untuk itulah, Tubagus meminta agar Anies membatalkan IMB, pergub, dan melakukan kajian komprehensif terhadap opsi-opsi penanganan pulau reklamasi, termasuk pembongkaran.

Tampaknya kontroversi ini akan terus berlanjut di masa-masa mendatang, apalagi telah beberapa fraksi sedang mengambil ancang-ancang akan memanggil pihak Pemprov DKI Jakarta untuk menjelaskan persoalan ini.

Penulis: Erlan Kallo
Editor: Erlan Kallo