Penerbitan SLF Apartemen

KonsPro (16/10/2014), JAKARTA - ANDA  punya masalah hukum di bidang properti? Kirimkan pertanyaan Anda di email Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya . Sertakan alamat, dan indentitas yang jelas, kami akan segera menjawab pertanyaan Anda.

Pertanyaan:

Dear Pak Erwin yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih, karena mendapat pengetahuan banyak lewat rublik konsultasi hukum di Bulletin Inner City ini.

Pak Erwin, saat ini saya sedang dalam proses membeli sebuah unit apartemen di kawasan Jakarta Timur. Dan dalam waktu dekat ini, saya akan melaksanakan penandatanganan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli). Hanya saja, ada beberapa yang belum saya pahami.

Misalnya, dalam sebuah pasal pada PPJB itu disebutkan, bahwa Pelaku Pembangunan (pengembang) akan mengurus penerbitan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) apartemen tersebut ke instansi pemerintah.

Yang  ingin saya tanyakan, apa itu SLF? Lantas bagaimana apabila Pelaku Pembangunan lalai dalam permohonan penerbitan SLF? Mohon jawabannya.

Iwan Jayadi, Jakarta

Jawaban:

Bapak Iwan yang saya hormati. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemda DKI Jakarta (untuk wilayah DKI Jakarta) terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasar hasil pemeriksaan, sebagai syarat dapat   difungsikan.

SLF diterbitkan dengan masa berlaku 5 Tahun untuk bangunan umum dan 10  tahun untuk bangunan rumah tinggal. Sebelum masa berlaku SLF habis, maka harus diajukan kembali permohonan perpanjangan SLF, dengan dilengkapi laporan hasil pengkajian bangunan gedung (yang harus dibuat oleh pengkaji yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan/ IPTB).

Penerbitan SLF merupakan kewajiban dari Pelaku Pembangunan terhadap proyek apartemen yang dibangun. Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, dinyatakan bahwa:

  1. Pelaku Pembangunan wajib mengajukan permohonan Sertifikat Laik Fungsi kepada bupati/walikota, setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan IMB.
  2. Khusus untuk Propinsi DKI Jakarta, permohonan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur.
  3. Pemerintah daerah menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi setelah melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai sanksi apabila lalai dalam penerbitan SLF, dibagi menjadi dua. yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Oleh karena itu, pemilik unit apartemen harus mengetahui mengenai penerbitan SLF apartemen yang merupakan kewajiban Pelaku Pembangunan, agar tidak ada permasalahan di kemudian hari terhadap pemilik/ penghuni apartemen.

Demikian jawaban dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. terima kasih.

 

Add comment


Security code
Refresh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial