Menunggak Service Charge, Perlukah penyegelan?

KonsPro (30/7) - ANDA  punya masalah hukum di bidang properti? Kirimkan pertanyaan Anda di email Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya . Sertakan alamat, dan indentitas yang jelas, kami akan segera menjawab pertanyaan Anda.

Pertanyaan:

Dari hasil rapat antara pemilik gedung dengan kami (building manager) telah diputuskan adanya sanksi terhadap pemilik unit (tenant) berkaitan dengan service charge (SC). Bahwa yang menunggak SC akan dimatikan aliran listrik dan airnya, serta tidak dapat menggunakan fasilitas lainnya. Jika tunggakan SC tersebut mencapai tiga bulan maka unit tersebut akan disegel pintu masuknya.

Ini berarti barang-barang di dalamnya tidak dapat dikeluarkan sebelum tunggakan SC tersebut dilunasi. Sebagi pelaksana eksekusi sanksi tersebut tentunya adalah kami sebagai building manager. Masalahnya, saya ragu dengan proses penyegelan tersebut, apakah melanggar hukum atau tidak. Mohon penjelasan. Terima kasih.

Hadi, Jakarta

Jawaban:

Yang pertama-tama yang perlu Pak Hadi ketahui adalah status hukum kepemilikan gedung tersebut, apakah tunduk pada hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (strata title) atau tidak (rent of fice space).

Jika hubungan hukumannya adalah sewa dengan penyewa ruang perkantoran, maka sanksi tersebut diatur dalam lease agreement dan biasanya penyegelan dapat saja dilakukan mengingat ruang kantor tersebut masih milik pemilik gedung. Tetapi kalau berstatus strata title (hanya istilah dalam praktek) harus sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1985.

Bila undang-Undang tersebut yang dipakai, maka sanksi-sanksi harus tertera dalam AD/ART Perhimpunan Penghuni. Namun kalau sanksi penyegelan tersebut diatur secara jelas/tegas, maka penyegelan tersebut dapat dianggap melakukan tindak pidana, karena unit tersebut adalah milik si penghuni.

Sesuai dengan fungsi SC, yaitu untuk biaya-biaya service benda/bagian bersama, berarti si penunggak SC, hanya diberikan sanksi tidak dapat menikmati fasilitas dan bagian/benda bersama, tidak termasuk penyegelan.

Kalau penyegelan itu tetap dilaksanakan, maka si pemilik/penghuni unit perkantoran tersebut dapat melaporkan ke polisi dengan tuduhan Pasal 406 (merupakan barang) jo Pasal 335 (perbuatan tidak menyenangkan) KUH pidana dan Anda dapat di tuntut setidak-tidaknya Pasal 55, 56, 57 KUH Pidana (penyertaan dalam tindak pidana) sebagai orang yang membantu dan turut serta melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk itu saya menyarankan kepada Bapak sebagai berikut:

  1. Berikan pengertian kepada Perhimpunan Penghuni atau pengembang atau pemilik gedung yang bersangkutan bahwa penyegelan tersebut melanggar hukum.
  2. Jika tetap ingin dilaksanakan, mintalah surat perintah secara tertulis sebagai bukti dikemudian hari yang dapat meringankan Anda, karena anda hanya menjalankan perintah, semoga bermanfaat.

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial