Komunikasi Tidak Efektif Picu Konflik di Rusun

0
Foto Reza

KonsPro (6/6/2014), JAKARTA – MENINGKATNYA eskalasi konflik dalam pengelolaan rusun ditenggarai karena tidak efektifnya komunikasi yang selama ini dibangun, sehingga banyak persoalan yang timbul akibat adanya perbedaan persepsi di antara stakeholder .

Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat rumah susun (rusun) Amazon Sinaga, acara Sharing Session yang diadakan oleh Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), di Jakarta, Jumat (6/6/2014). Selain Amazon tampil sebagai pembicara antara lain, praktisi hukum properti Erwin Kallo, pakar komunikasi publik Effendi Gazali, Ketua PPPSRS Amran, praktisi manajemen properti Bambang Setiobudi, serta pengamat rumah susun Sujoko.

Menurut Amazon,  berbagai masalah pengelolaan rusun sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah jika semua pihak mau berkomunikasi dengan tulus, dengan niat baik dan transparan. Tapi realitas selama ini di lapangan hal itu tidak dapat terwujud karena adanya saling curiga, terutama antara developer, badan pengelalo dan pemilik/penghuni.

“Ada jembatan untuk memperbaikinya. Tapi, jangan ngotot-ngototan. Semuanya bisa diperbaiki, asal ada komunikasi. Jangan pernah pemilik menganggap pengembang adalah musuhnya,” kata Amazon.

Senada dengan Amazon, praktisi hukum properti Erwin Kallo menyatakan, bahwa masyarakat memang seringkali terjebak pada kecenderungan dikotomi kelas antara pemilik, penghuni, dan pengembang rumah susun. Semua unsur ini fokus pada konflik, dan tidak berfokus pada akar masalahnya, yaitu aturan.

“Jangan terjebak dikotomi kelas. Saya lebih setuju main aturan. Satu, hukum tertinggi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Turunannya, tata tertib. Kalau tidak cocok, diubah. Ada mekanisme,” ujar Erwin.

Pembentukkan AD/ART pun perlu dikawal. Aturan paling tinggi dalam perhimpunan tersebut punya mekanisme sendiri untuk mengakomodasi berbagai aspirasi pemilik dan penghuni rusun.

Sementara itu, pakar komunikasi Effendi Gazali juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, masing-masing pihak harus bisa berempati kepada pihak lain. Misalnya, pengembang harus bisa menempatkan diri sebagai penghuni, begitu juga sebaliknya. Selain itu, sejak masa promosi sekalipun, berbagai hal teknis seperti perbandingan proporsional hak pengelolaan harus disampaikan pada calon pemilik rusun. (Reza)