Tata Tertib Penghunian Rumah Susun

KonsPro (12/12) - BERBEDA dengan rumah tinggal biasa atau landed house, problematika kehidupan penghunian di apartemen atau dalam istilah hukumnya rumah susun lebih kompleks. Penghuni apartemen yang sebagian besar adalah masyarakat perkotaan (urban) yang mempunyai aktivitas padat, sehingga intensitas bersosialisasi sangat minim. Di tambah lagi dengan karakter dan sifat individualistis penghuninya mengakibatkan mudahnya muncul konflik baik antar penghuni/tenant, maupun antara penghuni dengan badan pengelola/PPPSRS (Perhimpunan Pemilik & Penghuni Satuan Rumah Susun).

Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, maka tinggal di apartemen yang memiliki kepemilikan bersama atas Benda Bersama, Bagian Bersama dan Tanah Bersama membutuhkan sikap toleransi yang tinggi dari seluruh penghuninya. Jika tidak atau para penghuni mengikuti ego masing-masing, maka  tinggal di apartemen yang sejatinya ingin hidup lebih praktis, simple dan nyaman akan menjadi ribet, bertele-tele dan tidak nyaman.

Dalam prakteknya, sikap toleransi yang saat sudah menjadi “barang mewah” di tengah arus materialisme dan individualisme ternyata tidak cukup. Karena itu, agar kehidupan di apartemen itu berlangsung tertib dan teratur, maka diperlukan aturan-aturan praktis dan detail yang mengikat, serta harus ditaati oleh semua penghuni/ tenant dalam apartemen tersebut.

Begitu pentingnya keberadaan aturan Tata Tertib  atau lebih dikenal sebagai house rule rumah susun, maka baik dalam Undang-Undang Rumah Susun, Permen Kemenpera maupun Pergub mewajibkan  setiap rumah susun mempunyai house rule atau Tata Tertib rumah susun.

Rumah susun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (UU No.20/ 2011) adalah: “bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam rumah susun terdapat bagian-bagian yang dimiliki secara bersama-sama oleh para penghuni rumah susun. Kebersamaan tersebut tentu saja dapat mengakibatkan gesekan-gesekan atau bahkan dapat menimbulkan konflik apabila tidak ada aturan yang mengatur mengenai Tata Tertib terhadap penghunian rumah susun.

Tata Tertib penghunian rumah susun sendiri itu diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (PP No.4/1988), dimana dalam Pasal 71 dan Pasal 72 PP No.4/ 1988, “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perhimpunan penghuni disusun oleh pengurus yang pertama kali dipilih dan disahkan oleh rapat umum perhimpunan penghuni”. Didalam AD/ART tersebut, Tata Tertib Penghunian dalam rumah susun itulah ditetapkan.

Dan dalam Pasal 60 di PP yang sama, disebutkan tata tertib penghunian rumah susun disusun berdasarkan: Undang-undang Rumah Susun beserta peraturan pelaksanaannya; Peraturan perundang-undangan lain yang terkait; Kepentingan pengelolaan rumah susun sesuai dengan ketentuan-ketentuan teknis yang terdapat didalam PP No.4/1988 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; Kepentingan penghuni sehubungan dengan jaminan hak, kebutuhan-kebutuhan khusus, keamanan dan kebebasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tata Tertib Penghunian yang telah ditetapkan di dalam AD/ART tersebut merupakan hal yang wajib ditaati oleh para penghuni rumah susun. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a PP No.4/1988 yang berbunyi:

“Setiap penghuni berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan tata tertib dalam rumah susun dan lingkungannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.”

Seperti peraturan lainnya, PP No.4/ 1998 ini juga menyebutkan konsekuensi atau sanksi jika Tata Tertib Penghunian rumah susun itu dilanggar. Secara jelas mengenai sanksi ini disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1), yang berbunyi:

“Untuk pelanggaran atas ketentuan Pasal 61 ayat (2) PP No.4/1988 yang salah satu isinya menyatakan bahwa setiap penghuni wajib untuk mematuhi dan melaksanakan peraturan Tata Tertib Penghunian rumah susun sebagaimana diatur dalam AD/ART Penghuni Rumah Susun diancam dengan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).”

Selain untuk menertibkan kehidupan di apartemen, tujuan utama dari keberadaan Tata Tertib rumah susun adalah, memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua stakeholder rumah susun, khususnya kepada penghuni/tenant, badan pengelola, dan pengurus PPPSRS.

Karena itu, aturan Tata Tertib rumah susun janganlah dipandang sebagai “polisi” yang siap memberikan sanksi atas setiap pelanggaran. Tapi semangat toleransi “berapartemen” yang lebih penting dikedepankan, untuk menciptakan harmonisasi kehidupan dalam sebuah apartemen. (Erlan Kallo, Pemerhati Rumah Susun)

Add comment


Security code
Refresh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial