Kepemilikan Asing Tidak Masuk RUU Rumah Susun

0

KonsPro (17/03) JAKARTA – MESKI  sejumlah kalangan mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-undang Rumah Susun memberi penegasan terhadap hak kepemilikan properti bagi warga negara asing, namun Dewan Perwakilan Rakyat kemungkinan tidak akan menyinggung persoalan tersebut dalam rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Panitia Kerja Komisi V itu.

Sampai saat ini substansi itu bahkan belum dibahas sama sekali. Ali Wongso Sinaga, Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang  Rumah Susun, mengungkapkan pembahasan belum sampai kepada substansi hak kepemilikan properti bagi orang asing. Dia menilai aturan kepemilikan asing sudah cukup dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Cukup di Undang-Undang Perumahan saja. Kalau untuk bangunan vertikal saya kira tidak ada ganjalan lagi warga asing memiliki properti. Kecuali rumah horisontal (land house) termasuk vila, mereka bisa diberi hak sewa,” katanya di Jakarta.

Dewan, jelas Ali, kini sedang fokus menyelesaikan kebuntuan terkait upaya efektif yang dapat dilakukan pemerintah untuk menuntaskan angka kekurangan (backlog) rumah yang setiap tahun terus meningkat. Saat ini angka backlog perumahan diperkirakan mencapai 8 juta unit. Karena itu, isu terobosan mengatasi backlog dianggap lebih mendesak.

Selain itu, papar dia, pembahasan RUU Rusun terganjal karena harus menunggu upaya pemerintah membentuk badan hukum yang akan bertanggung jawab dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kita menunggu pemerintah, siapa dan bagaimana bentuk lembaga khusus yang akan dibentuk. Sampai sekarang (lembaga) ini belum ada. Saya tidak bisa janji kapan rampung, namun dewan optimis bisa tuntas tahun ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Erwin Kallo, Pengamat Hukum Properti, menegaskan keran kepemilikan properti bagi orang asing bisa dibuka melalui amandeman Undang-Undang Rumah Susun yang kini sedang dilakukan para wakil rakyat. Hal itu dianggap lebih mudah dan tidak membuang energi dibanding menunggu revisi Undang-Undang  Pokok Agraria.

“Kalau yang dipilih revisi Peraturan Pemerintah  Nomor  41 Tahun 1996 tentang Kepemilikan Rumah bagi Orang Asing tidak akan kuat, karena peraturan itu terlalu mudah dipatahkan. Sementara untuk merevisi Undang-Undang  Pokok Agraria, saya kita kita butuh energi yang lebih banyak. Sebaiknya kita masuk dari Undang-Undang Rumah Susun,” ungkapnya.

Namun Setyo Maharso, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia, berpendapat sebaiknya detil aturan kepemilikan properti oleh asing tidak perlu dibahas dalam Undang-Undang Rumah Susun namun cukup revisi Peraturan Pemerintah  saja.

Menurut dia sifat undang-undang terlalu umum dan rigid sehingga tidak efektif dijadikan pedoman aturan. Revisi Peraturan Pemerintah  Nomor  41 Tahun 1996 lebih tepat, karena produsernya juga lebih mudah.

Setyo menyebutkan  ada tiga poin penting yang perlu dipertegas secara detil mengenai kepemilikan properti bagi warga asing di Peraturan Pemerintah yang baru. Pertama soal masa berlaku kepemilikan properti oleh orang asing. REI sedang melakukan riset untuk menentukan masa waktu yang paling ideal. Namun sebelumnya asosiasi meminta jangka waktu 90 tahun tanpa perlu perpanjangan.

Soal kedua adalah bentuk aset, apakah itu hunian vertikal atau landed. Sedangkan poin ketiga menyangkut batasan harga jual untuk harga kondominium yang boleh dijual kepada asing. Pemerintah mengusulkan agar batasan rumah yang bisa dibeli adalah di atas Rp 2 miliar. Sedangkan asosiasi meminta di bawah itu.

“Kalau Peraturan Pemerintah  diubahnya mudah. Kalau ini dicantumkan di undang-undang, nanti kalau ada penyesuaian harga mengubahnya susah lagi. Padahal tiap tahun pengembang harus berurusan dengan tingkat inflasi yang berpengaruh kepada harga,” tegasnya, Selasa.

REI berpendapat definisi rusun dalam UU baru juga perlu diubah karena zaman juga berubah. Definisi rumah susun tidak cukup sekadar hunian bertingkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga menyangkut proyek apartemen, kondominium, mal hingga perkantoran.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun yang saat ini sedang direvisi, kata Zulfi Syarif Koto, Direktur Eksekutif The Housing and Urban Development Institute, tidak lagi sesuai dengan perkembangan sektor properti ke depan.

Sebabnya, Undang-Undang Rumah Susun  yang lama tidak mengatur secara tegas tentang hubungan dan hak dasar penghuni rumah susun, baik yang menyangkut keperdataan, kepemilikan, tata guna lahan, perizinan, maupun pelestarian lingkungan. “Ini memperlambat pengembang hunian vertikal di perkotaan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” paparnya, Selasa.

Ali Wongso sepakat, persoalan utama yang perlu dikritisi adalah menyangkut pengadaan hunian vertikal, perlindungan hak-hak konsumen dan upaya menumbuhkan minat investasi di proyek rumah vertikal. “Selama ini banyak konflik timbul antara pemilik dan penghuni bangunan vertikal baik rumah susun, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Ini tentu tidak dapat diabaikan,” tandasnya.

Suharso Monoarfa, Menteri Perumahan Rakyat menargetkan pembahasan revisi Undang-undang Rumah Susun dapat selesai paling lambat akhir April 2011. Menurut dia, dibandingkan undang-undang  sebelumnya, persoalan undang-undang rumah susun lebih mudah.

Dalam undang-undang baru nantinya defenisi rumah susun tidak lagi sebatas pada pembangunan rumah bertingkat untuk masyarakat berpenghasilan rendah saja, namun diperluas menyangkut apartemen menengah mewah, perkantoran dan pusat perbelanjaan.

“Masalah krusial yang akan dibahas antara lain pemisahan antara ruang vertikal di atas. Apakah itu harus dilekatkan dengan alas hak tanahnya atau dimungkinkan cukup hak guna ruang atau hak pakai ruang,” jelasnya. (IFT)