Kepala BPN Himbau Masyarakat Segera Mengurus Sertipikat

0

KonsPro (6/10/2015), JAKARTA – UNTUK memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah dan bangunan kepada masyarakat, Kepala Badan Petanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan menghimbau masyarakat yang telah mendiami satu rumah, tanpa memiliki sertifikat tanah selama belasan tahun, untuk segera mengurus hal tersebut.

Menurut Ferry, pemerintah sedang mendorong masyarakat untuk segera mengurus status hak kepemilikan tanah dan bangunannya melalui Program Agraria Nasional (PRONA) yang tidak dipungut biaya. “Jadi setiap masyarakat yang sudah menempati rumah 15 tahun, bisa langsung mengurus dan gratis,” katanya saat menyambangi layanan BPN online di arena car free day, Jakarta, Minggu (4/10/2015).

Ferry menyatakan bahwa saat dirinya berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan, terdapat 40.000 rumah tanpa memiliki sertifikat tanah. 36.000 diantaranya, sudah ditinggali lebih dari 20 tahun lebih. Sehingga Ferry mengimbau untuk langsung mengurus di Kanwil setempat agar tidak ada masalah suatu saat nanti.

Lebih lanjut, Menteri Agraria dan Tata Ruang tersebut menjelaskan bahwa, untuk masyarakat yang saat ini menempati tanah warisan, BPN akan menerima juru bicara ahli waris saat memproses akta balik nama.

“Ahli waris berembug dulu. Kalau sudah ada juru bicaranya, baru datang ke BPN, untuk balik nama, kami akan selesaikan selama 14 hari kerja,” tambahnya.

Kemudian petugas, akan kembali mengukur tanah warisan tersebut, karena menurut Ferry, banyak pengalaman bahwa tanah warisan biasanya lebih dari yang dimiliki orang yang sebelumnya.

Sertipikasi PRONA

Nama kegiatan legalisasi asset yang umum dikenal dengan PRONA, adalah singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria. PRONA adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, Penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.

Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali. PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis. Tujuan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota, daerah pengembangan ekonomi rakyat.

PRONA merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi DIPA BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan alas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab Peserta PRONA. (Reza Gantara)