Kemenpera Gandeng Bukopin dan BTN Salurkan FLPP

0
Foto: Humas Kemenpera

KonsPro (01/02) JAKARTA – KEMENTERIAN  Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggandeng Bank Bukopin dan Bank BTN dalam penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan perumahan (FLPP). Melalui kerjasama ini diharapkan pengadaan perumahan melalui kredit / pembiayaan pemilikan rumah sejahtera akan semakin meningkat.

Penandatanganan Kesepakatan Bersama Nomor 01/ SKB /DP/2011 dan Nomor : 072/DIR-GMBM/I/2011 tentang Tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera antara Kemenpera dan PT Bank Bukopin, Tbk dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo dan Direktur Utama PT. Bank Bukopin, Tbk Glen Glenardi di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Senin (31/1).

Tampak hadir dalam kegiatan ini Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa dan sejumlah pejabat Eselon I, II dan III di lingkup Kemenpera serta Direktur Utama Bank BTN, Iqbal Latanro dan Dirut Perum Perumnas Himawan Arief.

Menpera Suharso Monoarfa menyatakan, dengan bergabungnya Bank Bukopin dalam program FLPP Kemenpera diharapkan dapat mendorong serta meningkatkan pola pembiayaan perumahan bagi masayrakat berpenghasilan rendah (MBR). “Saya senang Bank Bukopin dapat ikut serta dalam program FLPP ini. Saya harap Bank Bukopin bisa turut meramaikan pola pembiayaan murah dan jangka panjang dalam program perumahan di Indonesia,” ujar Suharso Monoarfa dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Suharso menerangkan, saat ini setidaknya ada sejumlah bank baik nasional maupun daerah yang berminat dalam FLPP ini. Hal itu menunjukkan program ini memang menarik kalangan perbankan dan bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan rumah yang murah dan suku bunga rendah.

Beberapa bank yang ingin menjalin kerjasama dengan Kemenpera untuk program FLPP antara lain Bank Sumut, Bank Kalbar, Bank Jatim, Bank kaltim, Bank Jabar Banten, Bank Riau Kepri, Bank DKI. Sedangkan bank BNI dalam waktu dekat akan melakukan pembaruan terkait Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) karena tahun 2010 telah melakukan kerjasama dengan Kemenpera.

Menurut Menpera, berdasarkan data yang ada, FLPP setidaknya telah membiayai sebanyak 20.684 unit rumah senilai Rp 500 Miliar hingga Desember 2010 lalu. Sedangkan untuk 2011 Kemenpera memiliki dana sekitar Rp 5,7 Triliun untuk FLPP ini. Dengan asumsi Rp 3,8 T dari perbankan, maka Kemenpera optimis dapat terkumpul dana Rp 9,7 T. “Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai 200.000 unit rumah,” terangnya.

Suharso Monoarfa menambahkan, ke depan pihaknya ingin mempersiapkan semacam PKO untuk mengatur tentang sisi persediaan rumah. Dari sisi produksi  Kemenpera mentargetkan pembangunan sekitar 141.000 rumah.

Sementara itu, Direktur Utama PT. Bank Bukopin, Tbk Glen Glenardi mengungkapkan, sebagai pemain baru dalam FLPP pihaknya optimis bisa mencapai target sekitar 50.000 unit rumah. Oleh karena itu, pihaknya sangat berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh kemenpera dalam mensukseskan program FLPP. “Kami optimis bisa membiayai 50.000 unit rumah lewat FLPP,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Dirut Bank BTN, Iqbal Latanro. Menurut Iqbal, pihaknya akan tetap berkomitmen dalam pembiayaan perumahan di Indonesia. Hingga saat ini program perumahan dengan subsidi pemerintah yang dilakukan oleh Bank BTN mencapai angka 97 %.  “Kami berharap ke depan kerjasama dengan Kemenpera bisa terus ditingkatkan mengingat pangsa pasar pembiayaan perumahan memang cukup menarik dari sisi perbankan,” katanya.

Bank BTN, kata Iqbal, mentargetkan pembiayaan untuk sekitar 120.000 unit rumah sebnilai Rp 5,98 T. Sedangkan untuk sistem syariah pihaknya akan menggunakan sistem murabahah untuk sekitar 3.221 unit rumah sebnilai Rp 181 M.

Maksud dilaksanakannya kesepakatan bersama ini adalah dalam rangka melaksanakan penyaluran dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit/ pembiayaan pemilkan rumah sejahtera yang efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip transparansi, keterbukaan dan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Sedangkan tujuan adalah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan pengadaan perumahan melalui kredit/ pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

Ruang lingkup dana FLPP yang disalurkan dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit/ pembiayaan pemilikan rumah sejahtera, ini meliputi  Rumah Sejahtera Tapak dan Rumah Sejahtera Susun. Operasionalisasi Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) antara

Pemimpin Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat bersama dengan Direktur Usaha Kecil Menengah dan Koperasi yang ditugaskan oleh PT Bank Bukopin Tbk. Adapun jangka waktu kesepakatan bersama  ini berlaku sejak ditandatangani dan berakhir sampai dengan  tanggal 31 Desember 2014 mendatang.

Dalam kesempatan ini juga diadakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) tentang Penyaluran Dana FLPP Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah sejahtera antara Badan layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU PPP) Kemenpera dengan Bank Bukopin dan Bank BTN Konvensional dan Bank BTN Syariah.

Kemenpera dalam penandatanganan PKO ini diwakili oleh Pemimpin BLU PPP Margustienny O.A sedangkan Bank Bukopin diwakili Direktur Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Sulistyohadi DS. Sedangkan Bank BTN Konvensional dan Syariah diwakili Direktur Mortgage & Consumer Banking, Irman Alvian Zahiruddin.

Maksud dari PKO ini adalah mengatur sebaik-baiknya pelaksanaan dana FLPP kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah (MBM dan MBR). Sedangkan tujuan dari PKO adalah untuk melaksanakan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun.

Adapun Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini mencakup mekanisme pelaksanaan dana FLPP meliputi penempatan dana, penyaluran dan pengembalian dana FLPP beserta bunga. Sedangkan kegiatan monitoring dilakukan sewaktu-waktu atau berkala dan evaluasi pelaksanaan dana FLPP dilakukan sedikitnya tiga bulan sekali oleh kemenpera dengan membandingkan antara usulan target dan realisasi KPR Sejahtera yang dilakukan oleh perbankan. (Ristyan)