Kemenpera – BPN Jalin Kerjasama Sertipikasi Rumah Swadaya

0
Foto: Humas Kemenpera

KonsPro (1/01) JAKARTA – KEMENTERIAN  Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Jum’at (31/12). Pemberian bantuan sertipikasi rumah swadaya ini diharapkan mampu mendorong masyarakat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengurangi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia yang mencapai angka 800.000 unit per tahun.

Perjanjian Kerjasama No 70/ PKS/ DS/ 2010 dan No 13/ SKB-500/ XII/ 2010 ini ditandatangani oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Ir. Jamil Anshari, SH, MM dan Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN, Suwandi. Hadir pula dalam kegiatan ini Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat (Sesmenpera) Iskandar Saleh dan sejumlah pejabat Eselon I, II, dan III di lingkup Kemenpera dan BPN.

Menurut Jamil Anshari, adanya perjanjian kerjasama ini merupakan bagian dari pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Perumahan Rakyat dengan Kepala BPN Nomor 08/ SKB/ M/ 2010 dan Nomor 7/ SKB/ XII/ 2010 tentang Pemberdayaan MBR untuk Membangun Rumah Secara Swadaya Melalui Sertipikasi Hak Atas Tanah. “Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan bersama,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jamil Anshari menjelaskan, pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan MBR untuk membangun dan atau memperbaiki rumah dengan jaminan sertipikat hak atas tanah. Sedangkan tujuan perjanjian ini adalah untuk menciptakan harmonisasi program kerja dan sinergi bagi tersedianya hak atas tanah bagi MBR sebagai jaminan kepastian hukum dalam rangka penyediaan pembiayaan untuk meningkatkan kemampuan membangun atau memperbaiki rumah sendiri.

“Bantuan dari Kemenpera untuk masyarakat yang ingin memperbaiki rumah  secara swadaya sebesar Rp 5 juta sedangkan untuk pembangunan baru Rp 10 juta,” tandasnya.

Sementara itu, Sesmenpera, Iskandar Saleh menyatakan, perjanjian ini merupakan bentuk komitmen bersama antara Kemenpera dan BPN dalam rangka meningkatkan sertipikasi tanah masyarakat. “Ini merupakan langkah fenomenal dalam rangka membantu MBR dalam rangka pra dan pasca sertipikasi tanah yang dimilikinya,” terangnya.

Selain itu, imbuh Iskandar Saleh, salah satu hal penting dari perjanjian ini adalah sinergi program dan kebijakan dalam hal penyediaan tanah untuk pembangunan rumah umum bagi masyarakat. Hal itu sesuai dengan Pasal 9 tentang Penyediaan Tanah dalam Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang telah disahkan pada 17 Desember 2010 lalu.

“Adanya sinergi ini tentunya akan menarik kegiatan lainnya yang cukup penting dalam program perumahan bagi masyarakat khususnya dalam hal konsolidasi tanah untuk pembangunan perumahan,” tandasanya.

Ruang lingkup dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini, ungkap Iskandar Saleh meliputi sosialisasi program, penyusunan rencana kerja bersama dan petunjuk teknis kegiatan pra sertipikasi hak atas tanah, sertipikasi dan pasca sertipikasi hak atas tanah, pelaksanaan kegiatan pra sertipikasi hak atas tanah, penetapan MBR sebagai peserta program, penetapan kegiatan sertipikasi, pelaksanaan kegiatan pasca sertipikasi hak atas tanah, pembiayaan, monitoring dan evalusasi.

Sedangkan untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari kelompok kerja untuk tingkat pusat seperti Kemenpera dan BPN, tingkat provinsi yang terdiri dari unsur instansi yang membidangi urusan perumahan dan permukiman, Kanwil BPN dan Pemerintah Provinsi, serta tingkat kabupaten/ kota yang keanggotaannya terdiri dari unsur instansi yang membidangi urusan perumahan dan permukiman, kantor pertanahan serta pemerintah kabupaten/ kota. “Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis dari masing-masing pihak,” terangnya.

Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat BPN, Suwandi menuturkan, adanya fasilitasi serta pendampingan masyarakat dalam mengurus sertipikat tanah dan rumah yang dimilikinya tentunya sangat membantu mereka yang berasal dari kalangan berpenghasilan rendah dan tidak menambah beban biaya hidupnya.

“BPN memiliki mobil Larasita yang tersedia di lapangan untuk membantu masyarakat dalam mengurus sertipikasi tanah,” katanya. (Ristyan)