Kebohongan Sinar Mas Group

0
1

KonsPro (21/01) – BERITA akhir-akhir ini mengenai pernyataan tokoh-tokoh lintas agama yang menyatakan pemerintah telah melakukan 18 kebohongan mengingatkan saya pada kasus saya yang menulis mengenai kebohongan PT Duta Pertiwi Tbk anak perusahaan Sinar Mas Group.

Beruntung sekali tokoh-tokoh ini tidak dilaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan pencemaran nama, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan (sesuai pasal 310, 311 dan 335 KUHP) seperti yang dilakukan Sinar Mas Group terhadap diri saya ketika menulis mengenai kebohongan Sinar Mas Group ke satu media masa dengan judul “Duta Pertiwi Bohong” (sekitar 4 tahun lalu).

Tulisan saya mengenai Sinar Mas Group ini hanya judulnya saja yang menulis kata ‘bohong’ sedang isinya saya tulis mengenai ketidakjujuran Sinar Mas Group selama 18 tahun yang tidak memberitahu konsumen bahwa tanah yang dijual di ITC Mangga Dua bukan milik Sinar Mas Group tetapi milik Pemprov DKI Jakarta ketika Sinar Mas Group menjual propertynya di ITC Mangga Dua (status hak atas tanah HGB ternyata status HGB ini ada alas hak dibawahnya yang merupakan milik Pemprov DKI Jakarta yaitu Hak Pengelolaan yang tidak pernah diberitahukan ke konsumen) dan diakhir tulisan saya menanyakan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kejadian ini (Pemprov DKI Jakarta, Badan Pertanahan Nasional atau Sinar Mas Group). Tulisan ini saya kirimkan sebagai Surat Pembaca (SP) beda dengan tokoh-tokoh lintas agama yang menyampaikan bersama mengenai kebohongan ini yang diliput banyak media massa.

Akibat tulisan SP ini saya tertimpa sial disamping dilaporkan ke Mabes Polri saya juga digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nilai gugatan 17 miliar rupiah dengan tuduhan pencemaran nama dan oleh Majelis Hakim saya diputus bersalah dan dihukum membayar satu miliar rupiah ke Sinar Mas Group dengan pertimbangan putusannya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan saya telah mencemarkan nama Sinar Mas Group melalui judul SP saya tersebut (judul SP saya ini hasil koreksian redaksi). Putusan ini telah dibatalkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan sekarang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Sedang laporan Sinar Mas Group ke Mabes Polri yang dilakukan oleh kuasa hukumnya dari kantor hukum Haposan Hutagalung (mantan pengacara Gayus yang saat ini diadili dalam kasus dugaan rekayasa hukum Gayus) telah membuat saya diputus bersalah juga dan dihukum dengan putusan menghukum saya telah melakukan fitnah (pasal 311 KUHP) ke Sinar Mas Group melalui SP dimana putusan ini menghukum saya 6 bulan penjara dalam masa percobaan satu tahun. Didalam persidangan saya sudah melakukan bantahan dengan memasukkan sekitar 40 bukti dokumen bahwa Sinar Mas Group telah berbohong dan melanggar isi Akta Jual Beli yang dibuat antara Sinar Mas Group dengan konsumen dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah tapi tidak ada bukti-bukti dokumen  saya dicantumkan dalam putusan ini (diduga terjadi penggelapan barang bukti sehingga bukti-bukti saya tidak dimasukan dalam putusan dan tidak ada satupun pertimbangan hulum mengenai kebohongan oleh Sinar Mas Group ini).

Putusan pengadilan negeri ini malah kemudian dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (sungguh aneh luar biasa) dan saat ini kasus pidana saya dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

Tindakan pemerintah yang tidak melaporkan ke Mabes Polri dan menggugat ke pengadilan pernyataan para tokoh lintas agama ini dan malah mengajak berdialog sungguh sangat arif dan bijaksana yang sangat jauh berbeda dengan tindakan Sinar Mas Group terhadap saya dan rekan-rekan. Terima kasih.

Hormat saya

Khoe Seng Seng, ITC mangga Dua lt 2 blok B 42, Jakarta 14430.

Primair Online