Keberatan Terhadap Pergub Pengelolaan Rusun, REI Ajukan Uji Materi

0
Pengembang menjaga kualitas Rusun agar seluruh unit yang terdapat di Rusun bisa segera laku terjual. (Foto: Rifat/KONSPRO

KONSPRO, JAKARTA – Sejak diterbitkan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik mendapat banyak penentangan. Suara keras dilontarkan oleh Asosiasi Real Estate Indonesia.

Melalui Sekjen DPP REI Paulus Totk Lusida, REI menegaskan pihaknya keberatan atas Pergub tersebut, karena ditakutkan mengganggu iklim investasi rumah susun di DKI Jakarta. Pengelolaan atas rumah susun milik tidak bisa diserahkan kepada pemilik dan penghuni satuan rumah susun apabila keseluruhan unit di rumah susun tersebut belum seluruhnya laku terjual.

“Pengembang menjaga kualitas dari rumah susun milik yang dibangun agar seluruh unit yang terdapat di rumah susun milik bisa segera laku terjual. Takutnya pengelolaan tidak sesuai dengan yang diinginkan pengembang, karena yang merencanakan kan pengembang. Arahnya mau kemana kita yang tahu, bukan pengurus rumah susun milik,” kata Totok, dalam satu kesempatan, di Jakarta.

Baca juga: Anies: Hampir Semua Rusun di DKI Bermasalah

Tak tanggung-tanggung, keberatan REI itupun diwujudkan dalam bentuk pengajuan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Tidak hanya REI, seorang berprofesi sebagai notaris bernama Sutrisno Tampubolon malah terlebih dahulu mengajukan gugat Pergub tersebut ke MA.

Menurut Kepala Bidang Pembinaan, Penertiban, dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti, bukan hanya pergub, tetapi permen (peraturan menteri) Nomor 23/PRT/M/2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. juga turut digugat.

Pemprov DKI digugat lantaran dianggap menerbitkan pergub tanpa payung hukum. Dimana menurut penggugat, seharusnya pemerintah mengeluarkan PP terlebih dulu sebelum Permen 23/2018 dan Pergub 132/2018. Sebab, secara hierarki, urutan penerbitan kebijakan dimulai dari Undang-Undang, PP, Permen, dan Pergub.

Meli mengatakan, Pemprov DKI menerbitkan aturan tersebut mengacu PP Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun untuk menerbitkan Pergub 132/2018. Lagipula, lanjut Meli, Pergub 132/2018 terbit sesudah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Permen 23/2018 berlaku.

Baca juga: Pergub Pembinaan Pengelolaan Rusun Ditakutkan Mengganggu iklim investasi

“PP 4/1988, kan, tidak dicabut, faktanya seperti itu. Makanya kami masih adopsi selama tidak bertentangan aturan-aturan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI akan mempersulit pengembang dan pengelola rumah susun atau apartemen yang menyusahkan penghuninya. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengancam pengelola yang tidak melaksanakan akan ditindak terkait SLF (sertifikat laik fungsi) itu kontrol pemerintah. Kedua, badan hukumnya tak akan diakui.

Editor: Reza GK