Jangan Hambat “Lokomotif” (Realestat) Perekonomian Indonesia

0
Ilustrasi: bangun-rumah.com

KonsPro (1/1), JAKARTA – SEJAK  dahulu kala, kenyataan bahwa sektor realestat Indonesia merupakan lokomotif perekonomian sudah diakui oleh banyak kalangan. Namun ironisnya, banyak kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, bahkan cenderung menghambat.

Bisnis realestat sebagai lokomotif perekonomian dapat diartikan, jika sektor bisnis realestat sebagai lokomotif bergerak, maka sektor-sektor bisnis lain, terutama sektor industri yang diibaratkan sebagai gerbong itu juga akan bergerak. Di mana menurut riset Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia baru-baru ini menyatakan, ada sebanyak lebih dari 170 industri yang menjadi gerbong dari bisnis realestat

Semakin kencang lokomotif itu bergerak, maka semakin kencang pula gerbong-gerbong itu bergerak tertarik oleh lokomotif, yang pada akhirnya juga mendorong laju pertum-buhan perekonomian Indonesia semakin cepat.

Namun kenyataan ini, entah disadari oleh Pemerintah Indonesia atau tidak, regulasi sektor bisnis realestat yang ada di Indonesia cenderung menghambat industri ini. Banyak oknum pejabat yang melihat bisnis ini adalah proyek yang mesti memanfaatkan, ibaratnya sebagai “mesin ATM”.

Menurut Enggartiasto Lukita anggota DPR RI, di jaman reformasi ini pemerintah sering lupa bahwa sektor bisnis realestat itu adalah lokomotif perekonomian Indonesia. Hal tersebut tampak dari kebijakan-kebijakan sektor properti yang dihasilkan tidak menempatkan sektor ini sebagai penggerak perekonomian.

“Sebagian besar orang tahu bahwa realestat banyak memberikan kontribusi terhadap perekonomian, tetapi kenyataannya semua pengusaha realestat mengeluhkan bahwa mereka masih dihambat terutama menyangkut masalah perijinan dan masalah pembuatan dan pemecahan sertifikat BPN,” jelas Enggar yang juga Tokoh asosiasi REI (Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia), dalam seminar bertajuk “Kontribusi Sektor Realestat Pada Perekonomian Nasional” yang merupakan rangkaian RAKERNAS (Rapar Kerja Nasional) REI 2012, Hotel Pullman, Central Park, Podomoro City, Jakarta, beberapa minggu lalu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Mohamad S. Hidayat, Menteri Perindustrian RI mengakui, bahwa inefisiensi di birokrasi dan regulasi yang tumpang tindih menjadi hambatan utama tumbuhnya sektor realestat di Indonesia.

Padahal, kata Pak Hi (demikian dia akrab disapa), kepastian hukum merupa-kan hal yang utama yang harus dikedepankan bila pemerintah ingin lokomotif ini bergerak cepat cepat.  “Saya sebagai Menteri Perindustrian merasa sangat tertolong kalau sektor realestat bisa bergerak lebih cepat. Sebab Multiplier effect daripada pertumbuhan realestat berdampak besar pada sektor industri lainnya,” tegas Hidayat.

Hidayat menambahkan, properti di Indonesia terbagi dalam dua kelom-pok. Pertama, proyek-proyek perumahan murah yang disubsidi pemerintah dengan harga yang ditetapkan pemerintah yang diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dan kedua proyek yang 100 persen tergantung hukum supply-demand untuk kalangan kelas menengah atas.

“Untuk properti menengah atas, mestinya pemerintah tidak boleh ikut campur. Idealnya dia memberikan aturan dan regulasi yang pasti dan tidak menimbulkan biaya tinggi, serta memberantas pungli. Kalau itu bisa kita hapus, maka peranan realestat bisa lebih sempurna,” kata Hidayat mengingatkan.

Tidak jauh beda dengan Menteri Perindustrian, Marpaung Pangihutan, Deputi Menpera Bidang Perumahan Sektor Formal mengatakan, masih terdapat beberapa hal yang mengganjal dari sisi kebijakan, utamanya menyangkut perijinan. Untuk itu, Kemenpera sudah mengirimkan satu konsep untuk penyederhanaan perijinan, baik untuk rumah tapak maupun rumah susun kepada Menteri Dalam Negeri, bahkan sudah melakukan MoU.

“Namun sayangnya sampai sekarang belum terdapat mendapat jawaban dari Menteri Dalam Negeri. Seperti apa sebenarnya perijinan pembangunan  perumahan dan kawasan permukiman, terma-suk rusun di dalamnya. Standar ini nanti-nya dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berkenaan dengan tata cara penyusunan perda mengenai perijinan,” jelas Marpaung.

Marpaung juga menyebutkan, sampai sekarang banyak sekali kasus yang berkaitan dengan sertifikasi tanah yang mengakibatkan biaya ekonomi tinggi. Birokrasi di Kanwil Pertanahan juga masih menjadi kendala, karena kebijakan di tingkat pusat itu selalu diterjemahkan berbeda di tingkat pelaksanaan di kabupaten/kota.

Hal lain yang masih menjadi kendala, imbuh Marpaung, banyaknya pengaduan ke Kemenpera tentang pengelolaan rumah susun. Masih terjadi tarik menarik antara pengembang di satu sisi dengan PPPSRS di sisi lain. Konflik ini pun harusnya bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk membina PPPSRS.

“Tetapi Perda yang berkenaan dengan rumah susun, termasuk di DKI Jakarta, sampai sekarang belum direvisi. Yang kita gunakan masih Perda tahun 1991. Ini perlu direvisi untuk menyesuaikan dengan UU yang baru,” tandas Marpaung.

Sebenarnya permasalahan perumahan di Indonesia seperti yang disampaikan oleh Cosmas Batubara sesepuh ini, sangat erat kaitannya dengan masalah kependudukan dan urbanisasi. Sehingga untuk menangani masalah perumahan di Indonesia mau tidak mau, tentunya berkaitan dengan bagaimana mengatur pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan perumahan di Indonesia bisa terkendali dengan baik.

Seiring dengan pertambahan penduduk yang terus meningkat, maka problem perumahan nantinya banyak terjadi di daerah perkotaan. Kalau itu menjadi kenyataan ke depan, maka program-program konkrit yang dihadapi adalah menangani masalah perumahan perkotaan.

“Saya berkeliling daerah di Indonesia. Saya melihat banyak hal yang tidak mendukung pengembangan perumahan untuk rakyat. Karena banyak dari master plan di kota-kota itu yang ketinggalan dibanding perkembangan urbanisasi,” kata Cosmas dalam acara seminar yang sama.

Untuk itu, kata Menteri Perumahan Rakyat pertama ini, peremajaan kota merupakan jawaban yang tepat terhadap perkembangan perumahan kita. Karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya baru, yaitu pola pikir dari pemerintah pusat dan kota harus berpikir sedemikian rupa agar mereka memperbaharui cara memandang persoalan.

“Saya ingin birokrasi yang pro bisnis, tapi mereka tidak menjadi pebisnis. Peran pemerintah sangat besar dalam mendo-rong pertumbuhan ekonomi tetapi pemerintah yang pro bisnis, bukan pemerintah yang transaksional,” kata Cosmas Batabara. (Erlan Kallo)