Jalur Hukum Berbelit-belit

0
3

Pertanyaan:

KELUARGA saya sedang digugat oleh ahli waris pemilik tanah yang kami membeli tanahnya setahun silam. Kalau dilihat secara hukum, kami yakin posisi kami kuat (benar), karena kami sudah melakukan AJB (akte jual beli) dengan almarhum secara sah. Dan menurut notaris kami tidak ada masalah, kalau mau diajukan lewat jalur hukum.

Tetapi terus terang keluarga kami ragu karena kalau melihat kasus-kasus tanah yang diproses di pengadilan itu makan waktu, tenaga dan biaya yang tidak kecil. Menempuh jalur hukum di Indonesia, apalagi kasus tanah  itu berbelit-belit. Sehingga kami berpikir bagaimana kalau diselesaikan melalui musyawarah saja. Bagaimana pendapat Pak Erwin?

Mimi, Surabaya (Jawa Timur)

Jawaban:

IBU Mimi memang benar. Cara terbaik menyelesaikan masalah adalah dengan jalan musyawarah. Bahwa dalam memang dalam teori, asas peradilan di Indonesia itu “cepat, murah dan mudah”. Tetapi dalam kenyataannya, itu bisa lama dan mahal.  Sehingga  kebanyakan orang “alergi” menyelesaikan kasusnya lewat jalur hukum. Musyawarah jauh lebih efektif dan efisien.

Tapi perlu saya ingatkan, di dalam musyawarah kalau Anda tidak punya pressure point, maka akan sia-sia saja musyawarah itu. Karena bargaining position Anda lemah. Jadi Anda harus punya pressure point.

Pressure point yang saya maksud begini. Misalnya, Anda meminjam uang kepada saya. Setelah jatuh tempo saya “mengemis” untuk dibayar. Pilihannya, pertama, Anda mau bayar sekarang atau nanti. Pasti yang dipilih bayar nanti. Kedua, bayar sekarang atau tidak bayar. Pasti yang dipilih tidak bayar. Tetapi ketiga, kalau saya kasih pilihan Anda bayar utang sekarang, atau Anda saya laporkan ke polisi. Kira-kira Anda pilih yang nama? Ya pilih bayar. Jadi itu tergantung apa pilihannya.

Yang mau saya katakan adalah kita jangan alergi dengan proses hukum.  Malah proses hukum itu bisa menjadi pressure point. Lagi pula kalau kita menggugat orang secara perdata, sebelum diproses lebih jauh, pada sidang pertama hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menempuh jalan musyawarah terlebih dahulu, diberi waktu selama 21 hari.  Dan musyawarah di pengadilan jauh lebih baik atau lebih terlindungi daripada musyawarah di luar pengadilan. Musyawarah di pengadilan orang akan berpikir dua kali kalau mau bohong, karena diawasi hakim.

Semoga, ada manfaatnya.