Induk Organisasi PPPSRS Dideklarasikan

0
Foto Bersama: para pengurus Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia

KonsPro (31/5), BOGOR – PARA  pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang tergabung dalam Forum Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (FP3RSI), mendekrasikan terbentuknya asosiasi Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi Perhimpunan Pemilik dan Penghuni berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPPSRS dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sehingga dapat terwujud harmonisasi kehidupan antara penghuni, pengurus perhimpunan penghuni, badan pengelola dan pengembang serta antara penghuni dengan penghuni lainnya dalam rumah susun termasuk lingkungannya.

Deklarasi P3RSI yang digelar di Hotel Santika, Bogor, Kamis 31, Mei 2012 dihadiri sekitar seratus orang  yang berasal dari kalangan diantaranya: pengurus PPPSRS, pejabat Kementerian Perumahan Rakyat, pelaku pembangunan rusun, praktisi property management.

Menurut Ketua P3RSI Mualim, pembentukan induk organisasi PPPSRS ini dilatarbelakangi oleh kenyataan makin banyaknya pembangunan rumah susun di Indonesia, yang juga menimbulkan persoalan di seputar pengelolaan properti yang semakin kompleks. Hal ini tercermin dari permasalah dalam dinamika kehidupan di rumah susun yang melibatkan berbagai kepentingan sering sulit diselesaikan secara musyawarah untuk bermufakat.

Sementara PPPSRS yang merupakan badan hukum yang berkewajiban mengurus kepentingan bersama para pemilik dan penghuni, yang menyangkut kepemilikan, penghunian, dan pengelolaan rumah susun, seringkali kurang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan secara tuntas.

Misalnya ketika biaya operasional rumah susun naik dan mengharuskan dilakukan kenaikan service charge kepada penghuni, maka selalu saja timbul gejolak-gejolak. Belum lagi persoalan perubahan-perubahan regulasi rumah susun dan opini masyarakat lewat media ketika terjadi kasus/masalah di rumah susun. Kalau hal tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan kontraproduktif bagi kelangsungan kehidupan rumah susun yang harmonis sesuai cita-cita bersama.

“Berlarut-larutnya permasalahan di seputar rumah susun disebabkan oleh banyak faktor di antaranya: masih minimnya pemahaman para stakeholders  (pelaku pembangunan, pengurus perhimpunan penghuni, penghuni) terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi, regulasi di bidang rumah susun yang kurang memadai, hambatan komunikasi, dan konflik kepentingan,” ujar Mualim kepada sejumlah wartawan di sela-sela acara “Deklarasi P3RSI”.

Kondisi ini tentunya, lanjut Mualim, tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan PPPSRS sebagai lembaga secara keseluruhan. Untuk itulah, seperti organisasi profesi lainnya, PPPSRS yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 500 perhimpunan di seluruh Indonesia (belum ada data pasti) membutuhkan satu wadah asosiasi.

Mualim juga menyatakan, ketiadaan induk organisasi Perhimpunan Penghuni selama ini, menyebabkan aspirasi institusi PPPSRS tidak terakomodir ketika suatu regulasi yang menyangkut rumah susun akan dibuat atau sudah diterapkan. Di samping itu, saat terjadi masalah serius dalam pengelolaan rumah susun para pengurus PPPSRS tidak punya wadah untuk bertukar pikiran dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

“Untuk itu, kami para pengurus PPPSRS merasa saatnya  ini sudah sangat diperlukan adanya satu wadah atau forum komunikasi antar pengurus PPPSRS untuk berdiskusi, bersosialisasi, dan berbagi pengalaman, serta dapat mewakili aspirasi lembaga Perhimpunan Penghuni,” ujar Mualim.

Sebelum Deklarasi P3RSI dilaksanakan, FP3RSI juga menggelar Diskusi Panel mengambil tema “Problematika Rumah Susun di Indonesia”, menghadirkan pembicara: Ketua DPP REI, Setyo Maharso, Praktisi Property Management Bambang Setiobudi, Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera Pangihutan Marpaung, dan  Pakar Hukum Properti Erwin Kallo. (erlan@konsumenproperti.com)