Etika Bisnis Pengembang

0
Erwin Kallo, Pakar Hukum Properti

KonsPro (10/03) – PARA  pengembang patut memperhatikan nilai-nilai etika berbisnis dan disarankan untuk diinstitusionalisasikan atau dijadikan sebagai suatu budaya dalam  suatu corporate code of conduct. Lembaga inilah yang nanti mengatur secara rinci tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh perusahan dan individu-individu perusahaan.

Seorang ibu, sebut saja Linda, menggerutu sambil berjalan meninggalkan sebuah kantor pengembang di wilayah Jakarta Pusat. “Bilang dong dari awal, kalau izin dan perjanjian BOT belum ditandatangani. Jangan main pasarkan aja! Kami sudah rugi waktu dan tenaga!”.

Gerutuan Linda tersebut wajar keluar dari mulutnya, karena ia sudah dirugikan. Tiba-tiba saja pengembang tersebut membatalkan proyek apartemen yang sudah dibangunnya, padahal ibu ini sudah membereskan pembayaran booking fee sewa jangka panjang (lease hold)-nya. Memang kemudian uang pesan itu dijanjikan akan dikembalikan meski akhirnya terasa bertele-tele.

Lain lagi cerita Aking. Dirinya segera ingin menarik kembali uang muka pembelian sebuah kios yang telah dibayarkan ke pengembang, karena ia tahu tanah yang akan dibangun apartemen dan shooping mall tersebut belum dibebaskan secara keseluruhan. Aking khawatir kalau-kalau terjadi sengketa dengan obyek tanah tersebut, maka dirinya bisa lebih dirugikan.

Cerita diatas diambil dari sebagian keluhan konsumen properti di negeri ini. Mengapa mereka mengeluh?

Jawabnya adalah karena para konsumen ini menilai perangkat hukum Indonesia tidak cukup memadai untuk melindungi konsumen properti. Terlebih lagi proses peradilan (Law suit) di Indonesia terkenal membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang lama. Sehingga jika konsumen ingin memperkarakan atau menuntut pengembang (sampai ke pengadilan) dengan proyek properti seharga kurang lebih Rp 300 juta tentunya sangat tidak feasible, mengingat cost dan benefit-nya.

Sistem pre project selling yang banyak digunakan dalam pemasaran properti di Indonesia membuka banyak peluang bagi pengembang berspekulasi, bahkan sampai-sampai etika berbisnis tidak dihiraukan sama sekali. Saya tidak tahu secara pasti apakah REI. Organisasi pengembang di Indonesia, mempunyai kode etik atau tidak. Kalau ada, berarti tidak berjalan secara efektif karena masih banyak anggota REI berbisnis tanpa etika.

Para pengembang patut memperhatikan nilai-nilai etika berbisnis dan disarankan untuk diinstitusionalisasikan atau dijadikan sebagai suatu budaya dalam  suatu corporate code of conduct. Lembaga inilah yang nanti mengatur secara rinci tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh perusahan dan individu-individu perusahaan, misalnya:

  1. Suatu proyek properti tidak dapat dipasarkan sebelum hak kepemilikan atau penguasaan tanahnya belum jelas secara hukum.
  2. Draft perjanjian harus terbuka dan fair.
  3. Transparan. Jika BOT, maka jangan dikatakan oleh marketing strata title, jujur saja karena proyek BOT mempunyai beberapa kelebihan dibanding strata title.
  4. Tidak menjadikan fasum atau fasos yang tidak akan dibuatnya.

Banyak lagi contoh-contoh yang dapat dijadikan acuan dalam corporate code of conduct, termasuk bagaimana menghadapi konsumen, broker, kontraktor, maupun pemerintah. Dapat pula diatur budaya ”gift” mana yang boleh dan yang tidak boleh.

Dalam arti luas, corporate code of conduct mencakup semua hal ditambah dengan kebijakan perusahaan tentang corporate social responsibility yang pada umumnya mempunyai dampak pada masyarakat. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam corporate code of conduct harus dibuat secara transparan dan adil, serta penerapannya harus konsisten. Standar ganda hanya akan menggerogoti kredibilitas perusahaan (F. Antonius Alijoyo, “Corporate Governance”, Probis Republika, 4 Desember 2002).

Satu hal yang harus menjadi pertimbangan bagi pengembang bahwa konsumen atau pasar telah merekam dalam memorinya tentang record pengembang, terutama siapa saja yang telah merugikan atau mengecewakannya. Inilah yang kemudian akan menjadi basis kekuatan konsumen properti dalam menyeleksi pengembang-pengembang tersebut.

Jangan heran, jika saat ini dan nanti, sebelum menjatuhkan pilihan dalam membeli properti, konsumen akan bertanya terlebih dahulu, ‘Siapa pengembang dan para direksinya?” Ini suatu indikator bahwa konsumen sudah semakin cerdas, tidak cuma melihat proyeknya saja, tetapi siapa yang melaksanakan proyek tersebut.

Mungkin suatu saat ilmu pemasaran properti akan berubah menjadi: “orangnya, orangnya, dan orangnya” (maksudnya siapa yang melakukan proyek tersebut).

Sekarang semuanya tergantung pilihan sikap pengembang, apakah akan berbisnis tanpa etika dengan gaya hit and run atau ingin menjadi pengembang sejati dengan penuh komitmen seperti yang telah dicontohkan oleh Bapak Properti Indonesia, Ir. Ciputra. (Penulis: Erwin Kallo, Konsultan Hukum Properti)