Go Go Go Studi Banding!!! “Anjing Menggonggong Kafilah Berlalu”

 

KonsPro (9/5) - MEMALUKAN  benar, pola tingkah para anggota dewan kita yang notabene wakil rakyat.  Mungkin predikat sebagai masyakat yang terhormat perlu kita ditinjau lagi. Bagaimana tidak? Dari waktu ke waktu para anggota dewan kita ini tak pernah sepi berulah.

Tak ada bedanya dengan masyarakat biasa pelaku kejahatan, tidak sedikit anggota dewan ini juga melakukan tindak kriminal, narkoba, pornografi, hingga kasus asusilah lainnya. Karena mereka juga memiliki kewenangan yang besar, ada saja dari anggota dewan itu yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercelah lainnya.

Salah satu persoalan yang selalu menjadi sorotan publik adalah kunjungan ke luar negeri dengan alasan klasik studi banding. Kegiatan ini dinilai publik sebagai pemborosan anggaran yang hasilnya pun hampir tak dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia.  Jangankan menanyakan tujuan studi banding, cara keberangkatannya pun selalu berkesan kucing-kucingan. Dan lucunya, studi banding sering tidak tepat sasaran atau salah tujuan.

Meski sudah sering diprotes, tapi anggota dewan kita benar-benar memegang prinsip, “Anjing menggonggong kafilah tetap berlalu.” Karena mungkin wakil rakyat kita ini tahu, masyarakat Indonesia yang diwakili angot-angotan dan amnesia alias cepat lupa.

Studi banding ke Australia

Kasus studi banding terbaru yang menghebohkan adalah kunjung delegasi Komisi VIII DPR ke Australia, yang katanya untuk tujuan mulia, yaitu studi tentang kemiskinan dalam rangka pembuatan RUU Kemiskinan. Ironinya, kunjungan tersebut hanya ditemui dua perwakilan pejabat Australia. Itu pun dilakukan di KBRI karena parlemen setempat ternyata juga sedang reses. Kemudian kunjungan kerja itu melakukan pertemuan dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA), berfoto-foto, serta kegiatan yang tak terpublikasi lainnya.

Untuk menggambarkan kegiatan menghambur-hamburkan uang rakyat itu, seorang pelajar/mahasiswa Indonesia, Teguh Iskanto, yang ikut dalam pertemuan tanggal 20 April 2011, pukul 20.00, merekam kegiatan studi banding anggota Komisi VIII DPR di Australia, lalu mengirimkan ke salah situs media nasional tanah air.

Dalam tulisan itu, Teguh menceritakan, setelah menunggu cukup lama, akhirnya sang tamu yang ditunggu-tunggu datang juga. Setelah menikmati santap malam, akhirnya acara dibuka oleh Acting Consul General, Hadisapto Pambrastoro, mewakili KJRI Melbourne.

Sementara dari pihak Komisi VIII diwakili oleh juru bicaranya, Abdul Kadir Karding (PKB), memperkenalkan anggota tim studi banding satu per satu dengan komposisi 7 orang anggota duduk di meja panelis, yang terdiri dari perwakilan PDI-P (Ina Ammania), Golkar (Drs H Zulkarnaen Djabar), PKS (Ahmad Zainuddin, LC), PKB (H Abdul Kadir Karding, SPI - Ketua Rombongan dan Pembicara), Golkar (Dra Hj Chairun Nisa, MA), Hanura (Dra Hj Soemintarsih Muntoro, MSi), dan Demokrat (Dra Hj Ratu Siti Romlah, MAg). Jumlah total keseluruhan anggota Komisi VIII yang datang pada studi banding kali ini 11 orang.

Abdul Kadir menjelaskan, tujuan kedatangan mereka ke Australia adalah untuk belajar mengenai upaya penanggulangan kemiskinan. “Mengapa Australia menjadi negara yang dituju? Karena lebih dekat dibanding negara-negara lain (sehingga bisa mengurangi biaya). Australia memiliki sistem jaminan sosial yang terstruktur dan mapan, serta sistemnya yang luar biasa,” kata Abdul Kadir.

Namun  di luar terhitungan delegasi Komisi VIII, karena ketidaksiapan mereka, acara diskusi itupun berubah menjadi “pengadilan”. Pertanyaan bertubi-tubi dari mahasiswa tidak dapat dijawab dengan baik, malah menjawab asal-asalan.

Misalnyanya, Bagus Nugroho menanyakan dana yang dikeluarkan untuk 11 anggota Komisi VIII yang pergi studi banding ke Australia. Menurutnya, jumlah dana yang dikeluarkan adalah sekitar Rp811 juta selama 6 hari atau sekitar US$ 5.000 per orang per minggu. “Bukankah itu dana yang sangat besar untuk dikeluarkan mengingat tingkat efektivitas yang rendah dari hasil studi banding?,” tanya Bagus.

Pada kesempatan yang sama, Dirgayuza Setiawan mempertanyakan, mengapa kunjungan yang dilakukan  hanya mampu menghubungi pejabat-pejabat setingkat negara bagian, tapi tidak sampai pada tingkat pemerintah federal? DPR cenderung dianggap tidak siap dalam menyiapkan bahan-bahan dan memilih narasumber (kurangnya koordinasi dan tidak tepat sasaran)  dan kalaupun ini memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, kenapa ada visa salah satu anggota tim Komisi VIII yang ditolak oleh Pemerintah Australia?

Pertanyaan PPIA dijawab oleh Abdul Kadir Karding dengan berputar putar dan berkesan mengulur-ulur waktu. Tidak sabar dengan jawaban yang tidak langsung pada pointnya, anggota Komisi VIII dihujani interupsi.

Salah seorang anggota Komisi VIII menanggapi pertanyaan Bagus Nugroho dengan membandingkan, anggaran yang diterima oleh Komisi VIII dalam studi banding kali ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan salah satu staf kementerian Australia yang katanya bisa menerima 3 kali lipat dari apa yang diterima oleh Komisi VIII.

“Hello!!! Australia itu kan pendapatan per kapitanya lebih besar dari Indonesia, Kira-kira sekitar US$ 55.590 per tahun. Indonesia sekitar US$ 3.015 per tahun (sumber Wikipedia). Apa mereka itu nggak mikir ya sebelum menjawab???,” tulis teguh Iskanto dalam laporannya.

Karena jawaban tidak dirasakan mengena dan berputar-putar untuk hal-hal yang tidak penting, sementara waktu semakin sempit, banyak hadirin yang mulai melakukan interupsi sehingga suasana Ruang Bhinneka menjadi gaduh. Tidak hanya itu, beberapa kali sudah mulai terdengar suara cemoohan dan kata-kata “huuuu…kecewaaaaa!!!” dari hadirin.

Ketika mendekati pukul 21.00, pihak KJRI berusaha menutup sesi tanya jawab, dengan alasan kesibukan anggota Dewan pada keesokan harinya. Dalam suasana riuh, salah satu mahasiswa sempat berteriak, “Kenapa nggak pakai teleconference aja sih Pak?”

Pada saat itu, Karding menjawab, “Wah, itu kan teknisnya terlalu rumit…."  Sontak mendengar jawaban tadi, hadirin yang umumnya mahasiswa langsung tertawa… lalu ada lagi yang nyeletuk, “Pak, mau dibikinin account Skype sama saya nggak?”

Suasana bertambah panas ketika beberapa anggota Komisi VIII mengatakan, karena keterbatasan waktu, kawan-kawan bisa menghubungi kami lewat e-mail. Tapi, ketika serentak kami menanyakan apa alamat e-mail beliau, yang keluar adalah… Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya .

Para hadirin, tampak kesal dengan jawaban tersebut. Kemudian hadirin  menanyakan, “Kami ingin alamat resmi Bapak!” Dan dibalas dengan, “Nanti… nanti akan diberikan….” Pada saat itu penyiar radio PPI Internasional menginterupsi, “Tolong disebutkan saja Pak di sini, jadi semua orang bisa dengar….”

Dan aneh bin ajaib, tak satu pun dari anggota Komisi VIII itu, tidak tahu… apa alamat e-mail resmi mereka. Saat ini seorang staf ahli yang mendampingi Komisi VIII langsung membagikan kartu nama para anggota dewan tersebut. Tapi alangkah terkejutnya, dalam kartu nama tersebut tercantum alamat e-mail Gmail dan Yahoo.

Karena suasana panik dan makin riuh, salah wanita (staf anggota Komisi VIII) berteriak,  “Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan kirim ke alamat e-mail Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya !!!!” Pada saat itu, tawa hadirin langsung pecah. Hampir semua hadirin geleng-geleng kepala

Setelah acara selesai, salah seorang anggota PPIA iseng mengirim test mail (via BB) ke: Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ,   Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ,   Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya , Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya ,   Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya , dan   Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya . Namun semua e-mail test bouncing back ke sender alias alamat yang diberikan tidak ada.

Memalukan

Drama delegasi Komisi VIII DPR versus PPIA sungguh menggelikan, bahkan memalukan. Sebenarnya sudah berulang kali, banyak pihak yang berpendapat, bahwa kunjungan kerja ke luar negeri (LN) oleh anggota DPR di saat reses masa persidangan DPR dinilai tidak berguna dan terkesan dipaksakan diada-adakan. Sebaiknya kegiatan masa reses anggota DPR lebih difokuskan menemui konstituen dan daerah-daerah yang menjadi perhatian DPR untuk dipantau secara langsung.

Pengamat politik, Arbi Sanit, mengaku prihatin dengan banyaknya protes dan kritik atas kunjungan anggota dewan ke manca negara akhir-akhir ini yang sebenarnya bisa diwakili oleh beberapa asisten saja. ''Mungkin itu tidak penting. Mereka kan bisa suruh asistennya,'' kata Arbi dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (7/5).

Seharusnya, kata dosen di Universitas Indonesia (UI) ini, anggota DPR bisa memanfaatkan masa reses untuk mengunjungi rakyat yang memilihnya dan bukan pelesiran ke luar negeri berdalih melakukan studi banding maupun kunjungan kerja yang ternyata tidak sesuai dengan agendanya. Apalagi, biaya yang digunakan untuk kunker maupun studi banding ke luar negeri telah menguras APBN sangat besar.

Dari data yang dirilis oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) terungkap, sejak awal April lalu hingga awal Mei, DPR melaksanakan 14 kegiatan Kunker Komisi I DPR ke lima negara yakni Amerika, Turki, Rusia, Francis, dan Spanyol. Komisi II ke India, Komisi III ke Jerman, Komisi VIII ke Cina dan Australia, Komisi X ke Spanyol dan Cina, serta Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) juga kunker ke Inggris dan Amerika dan rombongan Ketua DPR, Marzuki Ali ke Irak untuk menjajaki kerja sama bidang energi.

Total dana kunjungan kerje selama satu bulan terakhir itu, mencapai Rp 15,024 miliar. Kunjungan kerja yang dilakukan singkat, tidak efektif dan juga mengundang bahan olok-olok.

Namun hal ini dibantah Sekjen DPR, Nining Idra Saleh. Dia  mengatakan, biaya yang dikeluarkan untuk kunjungan kerja dan studi banding tersebut tidak mencapai Rp 15 miliar. ''Keseluruhan tidak sampai Rp 15 miliar, tetapi saya tidak hafal,'' ujarnya.

Berkaca dari “Kasus Australia”, sejumlah lembaga swadaya masyarakat mendesak agar setiap kelengkapan DPR yang melakukan studi banding ke luar negeri mempublikasikan hasil yang didapatkannya. Minimal, hasil studi banding tersebut disampaikan melalui situs resmi DPR, yakniwww.dpr.go.id. Hal itu demi menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi anggota Fewan.

Kepada pers, Minggu (8/5), Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mengatakan, dari 58 studi banding yang dilakukan DPR sejak Oktober 2009 hingga Mei 2011, belum ada satu pun yang dilaporkan hasilnya dalam situs resmi DPR.

Oleh karena itu, LSM itu mendesak agar dibentuk aturan formal tentang kewajiban mempublikasikan hasil studi banding. Hal itu dapat dilakukan dengan merevisi Pasal 143 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR. Pasal 143 yang memuat aturan tentang studi banding DPR itu, belum menyertakan perintah untuk mempublikasikan hasil studi banding ke luar negeri.

Sementara itu, menurut Abdullah, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2009 menunjukkan lemahnya akuntabilitas studi banding DPR ke luar negeri. "Sulit dipertanggungjawabkan karena mereka tidak menggunakan pola bugdet," kata Abdullah.

Itulah potret nyata kualitas wakil-wakil kita di DPR. Menyedihkan, menjengkelkan sekaligus memuakkan. Dengan menjabatan sebagai anggota dewan mereka dapat memiliki segalanya. Hanya sayang, sebagian besar mereka sudah kehilangan rasa malu dan tuli terhadap kritik. Banyak pihak yang prihatin yang keadaan ini, tapi bagi para penggila melancong punya 1001 alasan untuk membenarkan kepergiannya di manca negara. “Biarlah rakyat Indonesia menggonggong, anggota dewan tetap berlalu.” (Erlan Kallo, Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya , dari berbagai sumber)

 

Add comment


Security code
Refresh

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertorial

Topik :
Real Estate
Promosikan Iklan anda dengang text Ads di konsumenproperti.com.

Perumahan Indah
Perumahan Indah dengan taman yang mempesona

Ads by KonsumenProperti

Home | Liputan Khusus | Konsultasi | Komplain | Residensial | Komersial | Bisnis terkait | Infrastruktur
Pembiayaan | Figur | Sengketa | Kolom | Tips | Redaksi | Regulasi | Editorial | Iklan Kolom| Umum | Advertorial