DPR: Anggaran Infrastruktur Perlu Ditingkatkan

0

 

Konspro (5/4) JAKARTA – KOMIS V DPR mendesak pemerintah melipatgandakan alokasi pembiayaan infrastruktur minimal 5% dari produk domestik bruto (PDB) guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi 7% pada 2014.

Saat ini rasio anggaran infrastruktur di Indonesia hanya 3% dari nilai PDB, sehingga menjadi kendala dalam percepatan infrastruktur di Indonesia. Angka 3% tersebut dinilai masih tertinggal dari negara lain di Asia seperti Laos, Mongolia, Singapura, dan China.

 

Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said mengatakan secara politis pemerintah telah memberi dorongan yang sangat bagus untuk percepatan infrastruktur.

 

Namun, menurut dia, hal tersebut harus diimbangi dengan kebijakan fiskal dan moneter.

“Tanpa peningkatan tersebut, saya kira agak sulit sebab secara political will pembangunan infrastruktur sudah bagus, namun harus diimbangi dengan anggaran yang cukup, sehingga swasta, BUMN, dan pemerintah dapat saling bersinergi,” ujarnya, akhir pekan lalu.

Selain itu, politisi dari Fraksi Golkar tersebut juga meminta pemerintah menaikkan defisit anggaran APBN untuk percepatan dan pembangunan infrastruktur guna menarik para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Menurut dia, defisit anggaran yang dipatok 1,7% dari PDB atau sebesar Rp 115 triliun terlalu kecil dari realisasi defisit yang hanya mencapai 1,4 % dari PDB, sehingga harus ada keberanian pemerintah meningkatkannya menjadi 2% atau sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan UU tentang Keuangan Negara.

“Kalau dipatok menjadi 2% saya pikir tidak masalah demi peningkatan ekonomi apalagi infrastruktur merupakan lokomotif perkembangan ekonomi.” (bisnis.com)