Debat Capres Terkait Infrastruktur Perlu Lebih Dielaborasi

0
Pembangunan secara umum yang dijabarkan masih dalam konteks normatif. (Dok. Antara)

KONSPRO, JAKARTA – Infrastruktur merupakan hal yang sangat vital bagi suatu bangsa. Sektor itu merupakan salah satu tema dalam Debat Capres 2019 Putaran Kedua, selain energi dan pangan, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Namun, dari hasil debat capres yang diselenggarakan di Hotel Sultan Jakarta, Minggu malam, pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai pembahasan infrastruktur kedua capres pada debat tersebut masih normatif dan belum menyentuh persoalan yang dekat dengan masyarakat.

“Pembangunan secara umum yang dijabarkan masih dalam konteks normatif. Tadinya kami berharap muncul dampak dari pembangunan infrastruktur ini seperti apa dan seberapa signifikan terhadap kesejahteraan rakyat,” kata Nirwono.

Selain itu, ia menilai, dampak pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan dan kelancaran arus logistik yang berpengaruh terhadap pasokan pangan juga belum ada pembahasan.

Baca juga: Riset: Investasi Real Estate Komersial Akan Naik pada 2019

Padahal, hal tersebut penting diketahui masyarakat karena memunculkan optimisme terhadap pembangunan infrastruktur yang ada.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan yang digalakkan tidak hanya soal infrastruktur, namun menakar seberapa signifikan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

Dalam debat tersebut, seperti diperkirakan sejumlah pihak, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo banyak membicarakan mengenai pencapaian pemerintah.

Dana desa

Misalnya program Dana Desa, di mana Jokowi menyatakan Dana Desa yang disalurkan pemerintah sangat membantu pembangunan beragam infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan aktivitas produktif di pedesaan.

Jokowi menuturkan bahwa selama tiga tahun terakhir telah telah disalurkan Rp187 triliun dari dana desa. Dengan dana desa itu telah dibangun hingga sepanjang 191.000 kilometer jalan di desa-desa.

Menurut dia, pembangunan jalan raya melalui Dana Desa tersebut adalah jalan produksi yang sangat bermanfaat bagi warga di daerah-daerah kawasan pedesaan.

Sedangkan bagi petani, lanjutnya, telah ada sebanyak 58.000 unit irigasi yang dibangun dengan menggunakan Dana Desa tersebut.

Menurut data pemerintah, pada 2016 pemerintah menyediakan Rp46,98 triliun Dana Desa dan tingkat penyerapan sampai 97,65 persen, dan pada 2017 hingga 98,54 persen dari Rp60 triliun Dana Desa yang dialokasikan terserap.

Pada 2018, pemerintah mengalokasikan Rp60 triliun Dana Desa dan sekitar 99 persen di antaranya terserap.

Setelah pemerintah mengucurkan Dana Desa, desa-desa di Indonesia mampu membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar dan mendukung kegiatan ekonomi warga desa.

Baca juga: Farmers Market Buka Gerai Ke-23 di CitraLake Sawangan

Pemerintah mengarahkan penggunaan Dana Desa 2019 untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa yang infrastruktur dasarnya sudah terbangun.

Selain itu, Jokowi juga menyatakan telah membangun banyak sekali jalan tol, pelabuhan serta bandara baik yang baru maupun pengembangan.

Ia menjelaskan juga mengenai program Tol Laut sehingga konektivitas antarpulau dan kota tersambung dengan baik.

Kurang efisien

Sementara itu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai pembangunan infrastruktur di pemerintahan Joko Widodo kurang efisien.

“Saya harus menyampaikan kemungkinan besar Tim Pak Jokowi bekerjanya kurang efisien, banyak infrastruktur yang dikerjakan dilaksanakan grusa-grusu,” kata Prabowo.

Dia menambahkan apabila infrastruktur tidak berdasarkan pada rakyat, maka pembangunan tersebut hanya akan menjadi monumen.

Prabowo juga menyoroti banyaknya utang akibat pembangunan infrastuktur di era pemerintahan Joko Widodo yang menyebabkan inefisiensi.

Prabowo menambahkan banyak masyarakat yang dinilai dirampas tanahnya karena pembangunan tersebut memindahkan kehidupan mereka.

Karena itu, Prabowo menawarkan untuk pembangunan infrastruktur sedianya dilakukan dengan pendekatan kerakyatan.

Seusai debat, pengamat transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Djoko Setijowarno menilai pemerintahan baru membangun infrastruktur secara fisik belum membangun sistem.

Hal tersebut, menurut Djoko, berarti pembangunannya baru parsial karena baru dibangun secara fisik.

Namun dalam debat kali ini, juga disayangkan tidak adanya waktu debat yang cukup untuk lebih mengelaborasi mengenai infrastruktur yang sangat vital bagi keberlangsungan dan keberlanjutan suatu negara. (Ant.)

Editor: Reza GK