Darurat Tata Ruang, Beleid RTRW Jakarta 2030 Keluar Sebelum Lebaran

0
Foto: Erlan Kallo

KonsPro (16/7) JAKARTA – BELUM  keluarnya kepastian tata ruang di Jakarta 2030, telah membuat langkah sejumlah pengembang yang akan membangun di DKI Jakarta terhadang. Kondisi ini bahkan dinilai sejumlah kalangan sebagai darurat tata ruang. Sedikitnya ada 60 ijin proyek yang belum bisa dikeluarkan karena menanti kepastian RTRW Jakarta 2030.

Ketua Umum DPP REI, Setyo Maharso mengatakan, RTRW di seluruh Indonesia baru 30% yang disahkan. “Semakin lama RTRW belum selesai maka akan menjadi penghambat bagi para pengembang. RTRW membuat zonasi bagi permukiman dapat lebih jelas. Harapan kami  sebagai pengembang adalah, ada kejelasan yang dapat digunakan pengembang untuk melakukan pengembangan,”tegasnya.

Menjawab soal ini, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Berlin Hutadjulu menjawabnya di pada diskusi panel yang diselenggarakan pada Musda ke-7 DPD REI DKI Jakarta, di hotel Nikko kemaren mengakui ada keterlambatan dikeluarkannya RTRW Jakarta 2030. Ia menyebut banyak hal yang harus diperhatikan dan kesulitan membaca draft yang dibuat dan diusulkan tim.   “Kita ingin RTRW 2030 ini nantinya harus mudah dipahami oleh masyarakat umum, bukan hanya pengusaha,” katanya.

Berlin berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan komisi D yang membidangi pembangunan di DPRD DKI Jakarta untuk mengesahkan RTRW Jakarta 2030. “Paling tidak sebelum lebaran ini akan dikeluarkan,” janji Berlin di hadapan sekitar 300-an peserta Musda ke-7 DPD REI Jakarta.  Ketika ditanya progres keluarnya RTRW Jakarta 2030, Berlin mengaku bahwa RTRW Jakarta 2030 secara substansi sudah disetujui. Untuk persetujuannya Pemda diminta untuk memperbaiki penyusunan dan penulisannya supaya mudah dipahami. “Tinggal tunggu hari saja,” tegasnya berkali-kali.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Wiryatmoko mengatakan, proses penyusunan RTRW Jakarta 2030 memang agak lama. Karena harus melibatkan banyak pihak dan partisipasi. “Penyusunan RTRW 2030 harus disusun baru, karena bukan menggunakan PERDA lama,” jelas Moko. Wiryatmoko juga berjanji akan melakukan sejumlah revisi dalam waktu singkat dan mengajukan ke DPRD DKI Jakarta agar RTRW Jakarta 2030 bisa kelar sebelum lebaran tahun 2011 ini. (Erlan Kallo)