Bebas PPN Belum Membantu

0
2
Ilustrasi

 

KonsPro (1/9), SURABAYA – KEBIJAKAN  pemerintah membebaskan beban pajak dalam proses pembelian rumah sederhana atau rumah tapak dinilai belum banyak membantu. DPD REI Jatim menilai dukungan itu belum bisa dirasakan dampaknya dalam waktu dekat.

Ketua REI Jatim, Erlangga Satriagung mengatakan saat ini pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sama-sama kesulitan membangun dan mendapat rumah sederhana. Dengan kondisi harga tanah dan bahan bangunan yang ada sekarang banyak pengembang yang merugi jika memaksa mengembangkan rumah tapak.

Sebaliknya, MBR juga kesulitan membeli karena anggaran yang mereka kantongi tak pernah cukup untuk bisa membeli rumah meski secara kredit. “Peraturan menteri yang baru untuk membebaskan PPN rumah sederhana memang sedikit membantu, tapi MBR membutuhkan lebih dari itu untuk bisa mendapat rumah,” ujar Erlangga usai mengikuti acara Halal bi halal anggota REI Jatim di Graha REI Jatim, Jumat (31/8/2012).

Kalau mengandalkan peraturan yang ada sekarang dan belum menjadikan perumahan sebagai prioritas penanganan maka baclog perumahan akan terus menumpuk. Saat ini baclog di Jatim sekitar 530.000 rumah.

Erlangga menyebut dengan segala kebijakan terdahulu yang kurang mendukung pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR saat ini sebenarnya lebih dibutuhkan dukungan bantuan Uang Muka.

“Kalau pembebasan PPN saat ini tidak akan berpengaruh tapi kalau ada bantuan UM pasti banyak yang akan mengambil rumah sederhana dan pengembang juga pasti akan membangun rumah sederhana kalau banyak yang beli,” tambah Erlangga.

Revisi ketentuan bebas PPN untuk rumah tapak subsidi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.011/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/ 2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan lainnya yang atas Penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Luas rumah yang bebas PPN maksimum 36 meter persegi.

Pembebasan PPN untuk rumah sejahtera tapak bersubsidi meliputi empat zonasi, yakni zona Sumatera, Jawa, dan Sulawesi dengan harga jual rumah maksimum Rp 88 juta per unit. Zona kedua, wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bali, Batam, Bintan, dan Karimun, harga rumah maksimum Rp 95 juta.

Zona ketiga, harga rumah yang bebas PPN dipatok maksimum Rp 95 juta pada wilayah Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Adapun zona keempat harga rumah maksimum Rp 145 juta meliputi wilayah Papua dan Papua Barat.

Direktur PT Panca Sempurna Jaya, Danny Wahid mengatakan keberadaan aturan baru tentang pembebasan PPN bagi rumah tapak merupakan kebijakan yang baik. Tapi kebijakan itu tidak bisa membantu banyak. Munculnya PMK di bulan ini dirasa juga sudah terlambat mengingat sisa waktu di tahun 2012  tinggal sedikit lagi.

“Kebijakan ini memang lebih baik dari kebijakan-kebijakan sebelumnya tapi untuk kondisi sekarang tidak terlalu membantu,” ujar Danny, Jumat (31/8/2012). Ia menyebut pengembang rumah tapak khususnya di sekitar wilayah kota besar sudah kesulitan mengembangkan rumah tapak dengan nilai harga jual yang dibatasi.

“Di lapangan sekarang permainannya di NJOP, kalo diatur-atur nanti kenanya di atas harga, tetap saja nanti masih kena PPN,” ungkap pengembang rumah tapak itu. (surabaya.tribunnews.com)