Akses MBR Untuk Memiliki Rumah Harus Lebih Ditingkatkan


0
0
Dok. Humas Kemenpera

KonsPro (23/12) JAKARTA – KETERJANGKAUAN  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghuni rumah yang layak kedepan harus lebih ditingkatkan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah melalui pembebasan uang muka dan biaya perizinan rumah sejahtera Hal ini disampaikan Menpera Djan Faridz pada saat pembukaan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat tahun 2011 dengan tema Meningkatkan Sinergitas Pemangku Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Kamis (22/12).

Menpera juga menambahkan peningkatan akses tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan program perumahan swadaya baik melaui pembangunan baru maupun peningkatan kualitas perumahan swadaya.

Sleain itu, Menpera juga mengajak pemerintah daerah untuk bersinergi dalam pembangunan rumah bagi MBR guna mengatasi backlog (kekurangan kebutuhan) rumah yang mencapai 8,6 juta unit dengan pertambahan rumah tangga baru sebesar 710 ribu unit per tahunnya.

Sementara itu Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas Nugroho Tri Utomo mengatakan kedepan tantangan dalam pembangunan perumahan akan semakin besar seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dipastikan kebutuhan rumah layak huni akan makin meningkat, selain itu upaya untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh juga harus lebih ditingkatkan. Nugroho menambahkan paradigma menurunkan harga rumah untuk meningkatkan keterjangkauan MBR terhadap rumah perlu diubah dengan meningkatkan kemampuan MBR untuk dapat menghuni rumah yang layak.

Selain itu Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) membutuhkan rumah skala besar, oleh karenanya pembangunan Kota Baru Maja diharapkan dapat mendukung program MP3EI. Nugroho juga berharap dengan telah terbentuknya tim pengarah perumahan dan kawasan permukiman dan sudah terbentuknya Pokja PKP diharapkan dapat lebih mensinergikan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam rakorpera ini akan membahas hal-hal terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diantaranya evaluasi kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta isu strategis dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang perlu segera ditangani. Adapun isu strategis yang akan dibahas dalam rakorpera kali ini terkait Implementasi reformasi pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP); Pelaksanaan kebijakan stimulan perumahan swadaya sebagai pengungkit keswadayaan masyarakat sekaligus untuk memotivasi pemerintah daerah untuk lebih berperan dalam pembangunan perumahan swadaya; Pengembangan kemitraan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; Penyediaan infrastruktur pendukung perumahan dan kawasan permukiman; Program Pengembangan Kota Baru dalam rangka mendorong Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); serta dukungan berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam pelaksanaan Direktif Presiden untuk pembangunan rumah sangat murah dan rumah murah baik yang terkait dengan aspek pertanahan, perencanaan, perijinan, serta penyediaan PSU pendukung. (Ristyan)