7 BPD Minati FLPP Kemenpera

0
Foto: Humas Kemenpera

Foto: Humas Kemenpera
KonsPro (03/02) JAKARTA – SEBANYAK 7 Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia berminat untuk ikut serta dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Beberapa BPD yang ingin menjalin kerjasama program FLPP antara lain BPD Sumatera Utara, BPD Kalimantan Barat , BPD Jawa Timur, BPD Kalimantan Timur, BPD Jawa Barat Banten, BPD Riau Kepri, BPD DKI.

Demikian disampaikan Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera, Sri Hartoyo kepada sejumlah wartawan pada konferensi pers usai melakukan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Nomor 01/ SKB /DP/2011 dan Nomor : 072/DIR-GMBM/I/2011 tentang Tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera antara Kemenpera dan PT Bank Bukopin, Tbk di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Senin (31/1) kemarin.

“Beberapa bank daerah yang ingin menjalin kerjasama dengan Kemenpera dalam program FLPP antara lain Bank Sumatera Utara, Bank Kalimantan Barat , Bank Jawa Timur, Bank Kalimantan Timur, Bank Jawa Barat Banten, Bank Riau Kepri, dan Bank DKI,” ujar Sri Hartoyo.

Sri Hartoyo menjelaskan, pihaknya saat ini tengah melakukan kajian mengenai adanya minat dam keikutsertaan bank-bank di daerah  dalam program FLPP ini. Pasalnya, melalui bank-bank daerah maupun bank pembangunan daerah, kesempatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan suku bunga rendah dan tetap selama masa tenor akan semakin besar.

Lebih lanjut, Sri Hartoyo menuturkan, beberapa waktu lalu Kemenpera juga telah melakukan kerjasama FLPP dengan Bank Bukopin dan Bank BTN. Dalam hal ini, Kemenpera memperbarui perjanjian kerjasama operasional (PKO) dengan Bank BTN karena tahun sebelumnya juga telah menjalin kerjasama dalam program FLPP. Adapun kerjasama dengan Bank Bukopin adalah perjanjian kesepakatan bersama FLPP yang baru.

Namun demikian, imbuh Sri hartoyo, dalam waktu dekat pihaknya juga akan memperbarui PKO dengan Bank BNI. Mengapa harus diperbarui?, Sri menerangkan pembaruan PKO harus dilakukan setiap tahun karena penerbitan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau pembiayaan pemilikan rumah dilakukan setiap tahun dan harus disesuaikan dengan rencana bisnis Badan Layanan Umum  Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) Kemenpera.

“Oleh karena itu PKO dengan bank-bank yang telah menjalin kerjasama FLPP untuk tahun berikutnya akan terus diperbarui,” tandasnya.

Khusus untuk bank-bank daerah yang berminat dalam penyaluran dana FLPP, kata Sri Hartoyo,  ke depan akan dilakukan pembahasan teknis dengan pihak BLU PPP. Hal itu dilakukan untuk memastikan apakah bank-bank tersebut memiliki serta menyediakan dana jangka panjang dengan suku bunga tetap.

Terkait dengan persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh bank-bank daerah, imbuh Sri Hartoyo, adalah adanya jaminan dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini, BLU PPP telah mensyaratkan salah satunya adalah adanya pernyataan dari pemerintah provinsi untuk menjamin menyediakan dana jangka panjang dengan suku bunga tetap selama masa tenor KPR tersebut.

“Kami harap pemerintah provinsi bisa memberikan jaminan dalam hal penyediaan dana jangka panjang bank daerah tersebut serta adanya suku bunga tetap selama masa tenor KPR,” katanya. (Ristyan)