62 Kabupaten/Kota Peroleh DAK Perumahan dan Permukiman

0
1
Foto: Humas Kemenpera

KonsPro (27/01) JAKARTA – SEBANYAK  62 Kabupaten/Kota di Indonesia memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada tahun 2011. DAK Bidang Perumahan dan Permukiman yang disalurkan oleh Kemenpera berjumlah Rp 150 Miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenpera, Oswar Muadzin Mungkasa saat  memberikan penjelasan mengenai Rencana Strategis Kemenpera kepada sejumlah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan di Kantor Kemenpera, Jakarta kemarin. “Tahun 2011 ini setidaknya ada 62 Kabupaten/ Kota yang akan menerima DAK Bidang Perumahan dan Permukiman,” ujarnya.

Oswar mengungkapkan, penyaluran DAK Perumahan dan Permukiman ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBM/MBR) di kawasan perumahan dan permukiman yang didukung oleh Prasarana dan Sarana, serta Utilitas (PSU) yang memadai.

“DAK ini bersumber dari APBN dan akan dialokasikan ke sejumlah Kabupaten / Kota untuk meningkatkan program perumahan dan permukiman di daerah. Jumlah dana DAK Perumahan dan permukiman yang disalurkan berjumlah Rp 150 M,” terangnya.

Lebih lanjut, Oswar menerangkan, lingkup kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman adalah penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kawasan perumahan dan permukiman, meliputi komponen air minum, berupa jaringan distribusi air minum, komponen air limbah, berupa septic tank komunal, komponen jaringan distribusi listrik, berupa trafo, tiang, dan kabel distribusi listrik dari sumber PLN dan sumber alternatif serta komponen Penerangan Jalan Umum, berupa tiang, lampu, dan kabel listrik.

Beberapa kriteria yang ditentukan untuk dapat memperoleh DAK Bidang Perumahan dan Permukiman, antara lain tingginya angka kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota, angka jumlah kekurangan rumah atau backlog di Kabupaten/Kota, adanya rencana pembangunan rumah pada tahun pelaksanaan DAK di Kabupaten/Kota serta kesiapan lokasi perumahan di Kabupaten/Kota tersebut.

“Kabupaten/Kota harus menetapkan lokasi pembangunan kawasan perumahan dan permukiman melalui SK Penetapan Lokasi, memiliki rencana rinci tata ruang ataupun siteplan kawasan perumahan dan sudah menetapkan Perda Tata Ruang,” terangnya.

Terkait dengan lokasi Kabupaten / Kota yang menerima DAK Perumahan dan Permukiman tersebar di sekitar 22 Provinsi di seluruh Indonesia. Data rinci mengenai lokasi Kabupaten/ Kota serta jumlah bantuan terdapat di website www.kemenpera.go.id.

Adapun persyaratan lokasi pelaksanaan DAK itu diantaranya lokasi tersebut telah disetujui untuk pembangunan perumahan dan permukiman melalui diterbitkannya ijin lokasi oleh Bupati/Walikota, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, memiliki Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR) ataupun Siteplan, ada jaminan bahwa rumah akan terbangun dan dihuni yang dibuktikan dengan data calon konsumen rumah, rencana pembangunan rumah pada tahun pelaksanaan DAK minimal 50 unit per lokasi, lahan untuk pembangunan PSU harus sudah jelas lokasinya, luasannya, maupun batasan fisik lahan, dan tidak dalam sengketa dan tersedianya pasokan dan jaringan air minum serta pasokan dan jaringan distribusi listrik sampai ke lokasi pembangunan perumahan.

Oswar berharap adanya penyaluran DAK Perumahan dan Permukiman dari Kemenpera ini dapat mendorong Pemerintah Daerah setempat untuk lebih memprioritaskan serta mendorong program pembangunan rumah bagi masyarakatnya.

“Pemda juga dapat menggunakan kearifan lokal serta mendorong penggunaan tekonologi serta adat istiadat setempat untuk melaksanakan program pembangunan perumahan,” harapnya. (Ristyan)