50 Persen Perumahan Tidak Miliki Fasilitas Umum

0
Ilustrasi

KonsPro (12/03) SLEMAN – Lebih dari 50 persen perumahan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak memiliki fasilitas umum maupun fasilitas sosial sesuai persyaratan yang ditentukan pemerintah daerah setempat.

“Lebih dari 50 persen perumahan yang dibangun di wilayah Sleman saat ini belum menyediakan fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos) sesuai persyaratan, yang dalam ketentuannya 40 persen luas lahan perumahan untuk fasum dan fasos seperti jalan, drainase, balai pertemuan maupun masjid,” kata Kepala Seksi Pengembangan Perumahan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP) Sleman Muhammad Nurochmawardi, Sabtu.

Menurut dia, jumlah perumahan di Kabupaten Sleman ada sekitar 800 lokasi, namun pengembang yang menyediakan fasum dan fasos sesuai ketentuan tidak lebih dari 50 persen.

“Selama ini fasum dan fasos yang disediakan hanya berupa jalan, sedangkan yang lainnya tidak ada,” katanya. Ia mengatakan, bahkan banyak pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman tidak memiliki izin.

“Biasanya itu dilakukan pengembang kecil yang tidak masuk dalam asosiasi pengembang perumahan. Mereka hanya mengejar keuntungan, sehingga tidak menyediakan fasum dan fasos,” katanya.

Nurochmawardi mengatakan pengembang yang tidak memiliki izin itu, membangun perumahan dengan kapling kecil-kecil, padahal dalam Peraturan bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan menyebutkan untuk daerah perkotaan minimal kapling berukuran 125 meter persegi, dan daerah resapan air 500 meter persegi.

“Dengan kenyataan tersebut, konsumen yang dirugikan, karena izin mendirikan bangunan (IMB) tidak bisa keluar,” katanya.

Ia mengatakan jika pengembang memenuhi persyaratan yang ada, maka untuk mencari IMB tidak sulit, yakni harus memiliki izin pemanfaatan tanah (IPT), `setplan` dan dokumen lingkungan, pecah kapling di Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian baru IMB.

“Biasanya para pengembang tersebut tidak memenuhi syarat itu, dan kaplingnya kecil, sehinga mencari IMB terkesan sulit,” katanya.

Dengan adanya peraturan itu, harus diakui bahwa Pemkab Sleman tidak bisa menyukseskan program dari Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) untuk menyediakan rumah sejahtera sehat bagi masyarakat penghasilan rendah seharga Rp70 juta.

“Oleh karena itu, pemkab akan mengkaji ulang Peraturan bupati Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan Perumahan, dengan kajian kapling minimal, dan kepentingan pengembangan perumahan bagi masyarakat miskin,” katanya.

Sehingga, kata dia, nantinya kemungkinan bagi pengembang yang ingin mengembangkan perumahan bagi masyarakat kecil akan mmperoleh dispensasi dan pembiayaan, sehingga program dari Menpera bisa dilaksanakan di Kabupaten Sleman. (Ant.)