2 Blok Rusun Pulogebang Bakal Dirampungkan

0
Foto: beritajakarta.com

KonsPro (25/01) JAKARTA – TINGGINYA  laju pertumbuhan penduduk di ibu kota, membuat Pemprov DKI Jakarta harus menyiapkan sarana maupun prasarana tempat tinggal yang memadai bagi warganya. Salah satunya dengan menyediakan rumah vertikal atau rumah susun (rusun). Untuk itu, pemprov pun mendesak kepada DPD Real Estate Indonesia (REI) segera merampungkan pembangunan dua blok Rusun Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur. Sebab, saat ini pembangunan Rusun Pulogebang baru menyelesaikan dua blok rusun dengan 100 unit rumah per blok. Dengan begitu, nantinya Rusun Pulogebang akan memiliki empat blok dengan 400 unit rumah.

Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyatakan, kebijakan pembangunan rusun diatur dalam SK Gubernur No 540 Tahun 1990 dan SK Gubernur No 1934 Tahun 2002 yang salah satunya mewajibkan para pengembang pemegang surat izin penggunaan peruntukan tanah (SIPPT) membangun rusun sederhana bagi masyarakat ekonomi menengah bawah.

“Dari kewajiban yang diatur dalam kedua SK tersebut, masih ada dua blok lagi yang belum dibangun DPD REI yaitu di Rusun Pulogebang. Tanahnya sudah disetujui, nanti di tanah itu akan dibangun dua blok lagi. Sudah ada dua blok yang selesai dibangun dan masih dalam kondisi fisik yang bagus. Jauh lebih bagus daripada bangunan yang lain, karena saya sudah melihatnya sendiri,” ujar Fauzi Bowo, usai menerima pengurus DPD REI DKI Jakarta di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (25/1).

Setelah pembangunan dua blok itu selesai, dikatakan Fauzi Bowo, maka Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta akan menyelesaikan masalah utilitas seperti air dan listrik.

Dalam pertemuan itu, Fauzi menyatakan, banyak pengembang yang membangun pemukiman dengan intensitas bangunan yang tinggi. Namun, dirinya mengingatkan agar para pengembang tidak melupakan kewajibannya menyediakan fasilitas sosial maupun fasilitas umum (fasos/fasum).

Untuk mendukung hal itu, akan dilakukan penyesuaian beberapa peraturan seperti SK Gubernur DKI No 540/1990 terkait Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) untuk pembebasan lahan apartemen yang diwajibkan memberikan kontribusi pembangunan rusun. “SK ini perlu ditinjau kembali, karena sudah 20 tahun lebih. Ini hanya contoh kecil saja. Masih banyak lagi aturan yang perlu di-update. Saya menyambut baik tawaran itu. Saya minta Asisten Pembangunan untuk mengkoordinasikannya,” katanya.

Kemudian juga tentang standar kewajiban fasos/fasum kerap kali menjadi pertanyaan bagi para pengembang karena belum terlalu jelas peraturannya. Sekarang, standar fasos/fasum sedang dalam proses pembuatan peraturan daerah (perda).

Standar fasos/fasum yang diusulkan, di antaranya bangunan kantor Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan dan kantor Kelurahan Karet, Jakarta Pusat. Dalam waktu 10 tahun yang akan datang, kedua kantor kelurahan itu akan berada di tengah-tengah bangunan bertingkat. Sehingga tidak realistis jika kedua kantor kelurahan itu masih memakai lahan standar 3 ribu meter persegi. “Barangkali kita harus punya standar baru. Seperti keluruhan di daerah itu mungkin bisa merupakan gedung tiga lantai untuk gedung kantornya. Jadi standarnya harus disiapkan yang baru,” ungkapnya.

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Setyo Maharso mengatakan, nantinya akan ada tim kecil yang menyelesaikan masalah di lapangan sambil menunggu proses penyusunan perda terkait standar fasos/fasum dikerjakan. “Sudah ada yang sudah masuk balegda yaitu rumusan perda tersebut. Seharusnya, rumusan itu sudah dikomunikasikan dengan teman-teman di REI. Sehingga saat dijadikan perda dan diundangkan, ini tidak lagi perlu dipermasalahkan pelaksanaannya. Jadi harus realistis dan bisa dilaksanakan,” katanya. (beritajakarta.com)